7 Fakta Terkait Virtual Police Buatan Polisi Untuk Awasi Media Sosial

Oleh Devira Prastiwi pada 26 Feb 2021, 12:06 WIB
Diperbarui 26 Feb 2021, 12:06 WIB
TV Virtual Police
Perbesar
TV Virtual Police

Liputan6.com, Jakarta - Polri mulai menjalankan program virtual police atau polisi virtual sebagai salah satu target capaian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di 100 hari pertama masa jabatannya.

Penjelasan terkait virtual police disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Agus Adrianto pada Rabu, 24 Februari 2021.

"Nanti ada virtual police itu tugasnya patroli siber," tutur Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Februari 2021.

Dia menjelaskan, tugas dari virtual police adalah mengawasi konten yang bertebaran di dunia maya.

Saat ada yang bersinggungan dengan konsekuensi hukum, kata Agus, maka petugas akan memberikan peringatan.

Jika masih membandel, lanjut Agus, petugas akan melakukan proses penyelidikan hingga penyidikan terhadap pengelola akun.

Berikut fakta-fakta terkait program virtual police yang mulai dijalankan Polri dihimpun Liputan6.com:

 

 

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

2 dari 10 halaman

Salah Satu Target Capaian Kapolri Baru

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Perbesar
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Dok Humas Polri)

Kabareskrim Polri Komjen Agus Adrianto menyampaikan, pihaknya mulai menjalankan program virtual police atau polisi virtual sebagai salah satu target capaian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di 100 hari pertama masa jabatannya.

"Nanti ada virtual police itu tugasnya patroli siber," tutur Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Februari 2021.

3 dari 10 halaman

Untuk Awasi Dunia Maya

Digital Detox
Perbesar
Ilustrasi Media Sosial Credit: pexels.com/Tracy

Agus menjelaskan, tugas dari virtual police adalah mengawasi konten yang bertebaran di dunia maya. Saat ada yang bersinggungan dengan konsekuensi hukum maka petugas akan memberikan peringatan.

"Akan memberikan warning kepada akun tersebut untuk ini, informasi bahwa yang Anda upload mengandung pasal-pasal misalnya ujaran kebencian, mohon segera dihapus," terang dia.

Jika masih membandel, lanjut Agus, petugas akan melakukan proses penyelidikan hingga penyidikan terhadap pengelola akun.

"Mudah-mudahan harapan bapak Kapolri untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan ini bisa kita laksanakan," Agus menandaskan.

4 dari 10 halaman

Bukan Untuk Mengekang Kebebasan

[Fimela] WhatsApp
Perbesar
Ilustrasi Media Sosial dan Aplikasi Chat | unsplash.com/@christianw

Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono menegaskan keberadaan virtual police tidak untuk mengekang kebebasan bersuara lewat media sosial.

"Pertama berkaitan dengan virtual ini, saya rasa kita tidak mengekang ya. Kita tidak membatasi. Wong semua orang ngomong boleh kok," tutur Argo.

Menurut Argo, virtual police bertugas mengawasi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pengguna media sosial. Itu pun dengan penanganan dalam bentuk edukasi.

"Kalau mengarah pidana gimana? Kita boleh nggak ngasih tau? Kalau kita masih menerima langsung tindak lanjuti boleh tidak? Kita kan ada upaya mebuat edukasi. Makanya selain polisi, ya juga harus orang lain bisa sama-sama mengedukasi juga ke temannya. Jadi tidak diserahkan ke Pak Polisi saja," papar dia.

 

5 dari 10 halaman

Libatkan Ahli

Ilustrasi Sosial Media
Perbesar
Ilustrasi sosial media. (dok. Austin Distel/Unsplash/Adhita Diansyavira)

Argo menekankan, tugas virtual police juga melibatkan para ahli. Sehingga upaya antisipasi adanya pelanggaran pidana oleh pengguna sosial media dapat maksimal dan berkeadilan.

"Jadi sama-sama kita memberi tahu dengan adanya dunia maya ini biar bersih, tidak terjadi saling fitnah, saling ejek dan sebagainya. Dan polisi pun akan melihat, ada ahli dilibatkan. Kalau itu termasuk kritik kan tidak masuk. Kita kan ada ahlinya," Argo menandaskan.

 

6 dari 10 halaman

Sudah Kirim 12 Peringatan ke Akun Medsos

Ilustrasi viral di media sosial.
Perbesar
Ilustrasi viral di media sosial. (iStockphoto)

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Slamet Uliandi mengatakan, pihaknya sudah memberikan peringatan sebanyak 12 kali melalui direct message ke akun media sosial yang diduga menyebarkan informasi hoaks atau palsu.

Adapun ini dilakukan sebagai kerja dari virtual police dalam menangani kasus pelanggaran UU ITE. Peringatan tersebut dilakukan pada Rabu 24 Februari 2021.

"24 Februari 2021, dikirimkan melalui DM (direct message) sebanyak 12 peringatan virtual police kepada akun medsos. Kami sudah mulai jalan," kata Slamet seperti dilansir dari Antara, Kamis, 25 Februari 2021.

Dia juga menjelaskan, langkah ini dijalankan untuk menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bernomor: SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif.

Nantinya, Dittipidsiber Bareskrim Polri melakukan patroli siber untuk mengawasi konten-konten yang terindikasi mengandung hoaks serta hasutan.

 

7 dari 10 halaman

Berikan 2 Kali Peringatan Sebelum Penindakan

[Fimela] media sosial
Perbesar
ilustrasi media sosial | pexels.com/@kseverin

Sebelum memberikan peringatan secara virtual, pihaknya telah meminta pendapat ahli pidana, ahli bahasa, maupun ahli ITE.

Dengan demikian, peringatan virtual dilakukan atas pendapat ahli, bukan pendapat subjektif penyidik Polri.

Pesan peringatan itu dikirimkan dua kali ke warganet yang diduga mengunggah konten hoaks maupun ujaran kebencian. Tujuannya, dalam waktu 1x24 jam, konten tersebut dihapus oleh si pengunggah.

Jika unggahan di medsos tersebut tidak juga dihapus oleh pengunggah atau pemilik akun, penyidik akan kembali memberikan peringatan virtual. Jika peringatan kedua tetap tidak dipatuhi, maka pengunggah atau pemilik akun akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi.

 

8 dari 10 halaman

Penindakan Jadi Langkah Terakhir

Mengenal Istilah Buzzer
Perbesar
Ilustrasi Aktivitas Buzzer di Media Sosial Credit: pexels.com/pixabay

Slamet menegaskan, penindakan adalah langkah terakhir penanganan kasus pelanggaran UU ITE.

"Tahapan-tahapan strategi yang dilakukan melalui beberapa proses. Pertama, edukasi, kemudian peringatan virtual, setelah dilakukan peringatan virtual, kami lakukan mediasi, restorative justice," terang dia.

Setelah restorative justice,lanjut Slamet, baru dilakukan laporan polisi.

"Sehingga tidak semua pelanggaran atau penyimpangan di ruang siber dilakukan upaya penegakan hukum, melainkan mengedepankan upaya mediasi dan restorative justice sehingga tercipta ruang siber yang bersih, sehat, beretika dan produktif," tegas dia.

9 dari 10 halaman

Mekanisme Virtual Police Awasi Pengguna Media Sosial

Infografis Mekanisme Virtual Police Awasi Pengguna Media Sosial. (Liputan6.com/Trieyasni)
Perbesar
Infografis Mekanisme Virtual Police Awasi Pengguna Media Sosial. (Liputan6.com/Trieyasni)
10 dari 10 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓