Cegah Kerumunan Warga, Prosedur Blusukan Jokowi ke Daerah Dinilai Perlu Evaluasi

Liputan6.com, Jakarta - Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Nusa Tenggara Timur yang sempat menciptakan kerumunan warga hingga kini masih menimbulkan polemik. Sejumlah pihak menyayangkan adanya kerumunan di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang kasusnya masih tinggi.

Politikus Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menganggap, tidak ada unsur kesengajaan dalam kerumunan massa saat Jokowi tiba di Maumere. Menurut dia, ketika masyarakat ramai berkumpul menyambut, itu bukan kehendak Jokowi.

"Kita tidak boleh berprasangka buruk pada rakyat yang ingin melihat secara langsung presiden pilihannya," ujar Irma kepada wartawan, Kamis (25/2/2021).

Irma menilai kerumunan massa di Maumere berbeda dengan kerumunan massa acara pernikahan putri Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta.

"Presiden ke NTT dalam melaksanakan tugas negara. Kerumunan di NTT tidak disengaja dan tidak direncanakan," kata Irma.

Meski demikian, menurut dia, protokol presiden dan protokol pemerintah daerah sebaiknya menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran penting di era pandemi, karena kerumunan berlebihan bisa membahayakan.

Namun menurut dia, tidak tepat juga bila masalah ini sampai dilaporkan ke polisi. Menurut dia, Jokowi sampai melambaikan tangan lewat jendela atas mobil karena tidak mau mengecewakan rakyat.

"Kunjungan Presidan adalah tugas resmi. Jika ada hal-hal di luar rencana, itu tanggung jawab protokol," katanya.

Dia menilai ada tiga hal yang perlu dilakukan setelah kerumunan warga di Maumere.

"Pertama, Istana harus mengklarifikasi. Kedua, mengkaji ulang protap kunjungan Presiden di era pandemi," kata Irma.

Kemudian, pemerintah perlu meningkatkan penanganan pandemi. "Vaksinasi di NTT harus diprioritaskan atau menjadi wilayah prioritas vaksinasi," pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: