Sosiolog UGM Khawatir Virtual Police Kekang Kebebasan di Ruang Siber

Liputan6.com, Jakarta - Virtual police yang digagas Polri dengan maksud memberikan edukasi kepada warganet agar bermedia sosial dengan bijak dan tak melanggar UU ITE, justru dikhawatirkan dapat mengekang kebebasan masyarakat di ruang siber.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Heru Nugroho mengatakan, kekhawatiran tersebut didasarkan pada cara menentukan kesalahan warganet di media sosial berlandaskan pada UU ITE yang dianggap banyak memiliki pasal karet.

"Di sisi lain kalau nantinya cara menindaknya itu berdasarkan UU ITE yang pasal karet itu, kalau pengamat media sosial bilang itu akan bisa mengekang kebebasan sehingga bisa jadi aspirasi tidak keluar. Kan sudah muncul toh mengungkapkan aspirasi, melakukan kritik, ujungnya polisi," kata Heru saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (25/2/2021).

Heru tak bisa menerka secara pasti apakah praktik virtual police ini bakal sesuai dengan rel pembentukannya. Pasalnya, jika mengacu pada semangat keberadaan virtual police ini, Heru memandang cukup positif.

Menurutnya, virtual police merupakan institusi panopticon atau institusi pengatur ketertiban sosial di ranah dunia maya. Virtual police bekerja layaknya pengawas di mana seseorang bisa didisiplinkan dalam bertingkah laku di ruang siber layaknya di dunia nyata.

"Ini disebut efek panoptic, efek pengawasan. Misalnya kalau kita di perempatan itu kan ruang publik ya. Kemudian ada gardu polisi, gardunya pakai kaca riben. Meskipun di situ enggak ada polisi tapi orang di situ merasa diawasi. Nah efeknya nanti muncul ketertiban orang cenderung tidak melanggar traffic light karena merasa diawasi di ruang publik," papar dia.

Dengan sistem seperti itu, menurut Heru, penguasa saat ini dinilai sukses menciptakan panopticon karena orang merasa diawasi, karena adanya simbol "gardu polisi". Sehingga tercipta kedisiplinan sosial.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: