Kemenag: Kabar Indonesia Belum Bayar Akomodasi Jemaah Haji Keliru dan Menyesatkan

Masjidil Haram dipadati jutaan jemaah — Umat Muslim melaksanakan salat dengan menghadap Kakbah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Kamis (16/8). Jutaan umat Islam dari berbagai negara semakin memadati Masjidil Haram menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. (AP Photo/Dar Yasin)

Liputan6.com, Jakarta - Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Oman Fathurahman menampik adanya kabar jemaah haji Indonesia ditolak ke Arab Saudi karena terdapat utang biaya akomodasi di negara pengurus Haramain itu.

"Informasi Indonesia belum bayar akomodasi jemaah jelas keliru dan menyesatkan. Jemaah haji Indonesia juga tidak pernah ditolak Arab Saudi," kata Oman di Jakarta, Jumat (19/2/2021).

Menurut dia, Indonesia memiliki sistem penyelenggaraan haji yang andal. Kabar mengenai utang Indonesia kepada Saudi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Indonesia, kata dia, memiliki manajemen haji yang baik seperti dalam proses pengadaan layanan di Arab Saudi, baik transportasi, katering maupun akomodasi.

"Indonesia itu terbaik dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Itu diakui banyak negara dan tidak sedikit dari mereka yang melakukan studi banding," katanya seperti dikutip Antara.

Terkait keuangan haji, Oman mengatakan Indonesia telah memiliki Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Merebaknya Virus Corona atau COVID-19 ke berbagai negara dunia, menyebabkan Arab Saudi menutup pintu bagi umat Muslim dari berbagai negara termasuk AS. Menurut salah satu biro perjalanan Haji-Umrah di negara bagian Virginia, sudah harus mulai proses ...

2 dari 2 halaman

Tidak Dikelola Kemenag

Melalui peraturan tersebut, kata dia, dana haji tidak lagi dikelola oleh Kemenag tetapi oleh BPKH.

"Per Februari 2018 dana haji sebesar Rp 103 triliun, semuanya sudah menjadi wewenang BPKH. Sejak itu, Kementerian Agama sudah tidak mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengelola, apalagi mengembangkan dana haji dalam bentuk apa pun," katanya.