Tips BPN Agar Terhindar dari Mafia Tanah

Oleh Ady Anugrahadi pada 19 Feb 2021, 19:12 WIB
Diperbarui 19 Feb 2021, 19:12 WIB
Bersama Kementerian ATR/BPN, Polda Metro Jaya Ungkap Sindikat Mafia Tanah
Perbesar
Petugas menunjukkan perbedaan sertifikat tanah asli dan palsu saat rilis kasus sindikat mafia tanah di Jakarta, Rabu (12/2/2020). Subdit II Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Kementerian ATR/BPN berhasil mengungkap sindikat mafia tanah dan menahan 10 tersangka. (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta - Ibunda mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal menjadi korban mafia tanah. Tiga aset miliknya tetiba berubah kepemilikan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) pun meminta masyarakat berhati-hati dalam bertansaksi jual-beli tanah.

"Masyarakat saat melakukan jual-beli juga jangan mudah untuk menyerahkan sertifikat seseorang, baik itu calon pembeli ataupun pilihlah notaris yang dikenal," ujar Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang BPN Budi Situmorang dalam konferensi pers mengenai mafia tanah di Polda Metro Jaya, Jumat (19/2/2021).

Budi menyampaikan, pesan tersebut bukan hanya ditujukan untuk penjual. Tapi juga pembeli. Menurut dia, pembeli sebaiknya memvalidasi kepemilikan sertifikat ke BPN.

"Demikian juga pembeli. Cek dulu sertifikatnya apakah sertifikat ini bermasalah atau tidak. Oleh karena itu memang supaya dengan ketentuan akan ada peralihan hak juga harus dilakukan pengecekan sertifikat di kantor pertanahahan," ucap dia.

Budi tak menepis belakangan ini memang marak mengenai mafia tanah. Berbagai modus yang dilakukan oleh kawanan mafia tanah. Salah satunya yang telah diungkap Polda Metro Jaya.

"Modus bagaimana suatu kelompok atau individu, kelompok ini berusaha untuk mengaburkan suatu keadaan atau status sehingga hak atas tanah bisa beralih dengan menggunakan figur. Kementerian ATR ini sesuai kewenangannya bersifat administratif jadi datanya data formal. Ketika ada kondisi-kondisi yang memerlukan pembuktian yang materil tentu ini menjadi kewenangan dari aparat kepolisian," papar dia.

2 dari 4 halaman

Tingkatkan kualitas produk

Bersama Kementerian ATR/BPN, Polda Metro Jaya Ungkap Sindikat Mafia Tanah
Perbesar
Petugas mengecek barang bukti sertifikat saat rilis kasus sindikat mafia tanah di Jakarta, Rabu (12/2/2020). Subdit II Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Kementerian ATR/BPN mengungkap sindikat mafia tanah menggunakan sertifikat palsu dan KTP elektronik ilegal. (merdeka.com/Imam Buhori)

Budi menyampaikan, ke depan BPN terus berbedah untuk meningkatkan kualitas produk supaya menutup celah terjadinya pemalsuan sertifikat. Budi menyinggung kasus yang dialami Ibunda mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Dino Patti Djalal.

"Sertifikat yang sekarang pun sebetulnya tidak bisa dipalsukan. Kalau sertifikat palsu itu dibawa ke BPN pasti ketahuan bahwa itu bukan produk BPN. Dalam kasus ini yang dibawa ke BPN adalah sertifikat yang asli yang palsu yang diserahkan kepada pemilik sehingga pemilik tidak tahu kalau sudah dipalsukan," tandas dia.

3 dari 4 halaman

15 Tersangka Mafia Tanah

Dino Patti Djalal
Perbesar
Dino Patti Djalal saat melakukan wawancara khusus bersama Liputan6.com di Bengkel FPCI, Kuningan, Jakarta Selatan, 20 Maret 2019. (Liputan6.com/Afra Augesti)

Polda Metro Jaya menangkap total 15 orang dan ditetapkan menjadi tersangka diduga mafia tanah dalam kasus yang menyeret keluarga Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan, dalam kasus ini penyidik menerima tiga laporan berkenaan dengan sindikat mafia tanah dan properti yang salah satu korbannya adalah ibunda Dino Patti Djalal, Zurni Hasyim Djalal.

"Korban memiliki tiga tanah dan banguan di sejumlah lokasi. Yakni Pondok Indah, Kemang, dan Cilandak," kata Fadil saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/2/2021).

Dari tiga laporan tersebut, tim satgas mafia tanah Polda Metro Jaya bergerak cepat dan berhasil menangkap dan menetapkan belasan tersangka.

"Dari pengungkapan tiga LP, ada 15 tersangka yang bisa ditangkap," kata Fadil.

Menurut dia, 15 orang tersebut memiliki peran masing-masing. Ada sebagai aktor intelektual, penyedia sarana dan prasarana, orang yang mengaku sebagai pemilik asli tanah dan bangunan, mengaku pemilik sertifikat tanah, serta staf pejabat pembuat akte tanah.

"Setelah melihat ada bangunan berikut tanah yang dijual, kelompok mafia tanah ini beraksi berdasarkan peran yang saya sampaikan tadi," jelas Fadil.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by