Kasus Dugaan Suap Izin PLTU 2, KPK Panggil Petinggi PT Cirebon Power

Oleh Fachrur Rozie pada 17 Feb 2021, 11:17 WIB
Diperbarui 17 Feb 2021, 11:17 WIB
Herry Jung
Perbesar
General Manager Hyundai Engineering Construction, Henry Jung menunggu jalannya pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/12/2019). Henry Jung diperiksa sebagai tersangka dugaan suap proses perizinan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 Cirebon. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Corporate Affair Director PT Cirebon Power Teguh Haryono, Rabu (17/2/2021).

Petinggi PT Cirebon Tower tersebut diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap terkait perizinan PT Cirebon Energi Prasarana yang menggarap PLTU 2 Cirebon. Dalam kasus ini, KPK GM Hyundai Engineering & Construction (HDEC) Herry Jung sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Yang bersangkutan (Teguh Haryono) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HJ (Herry Jung)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (17/2/2021).

Namun, dirinya tak menjelaskan lagi apa yang akan digali tim penyidik dari Teguh. Namun, KPK sempat meminta Imigrasi Kemenkumham mencegah Teguh bersama VP Director PT Cirebon Electric Power Heru Dewanto bepergian ke luar negeri.

Selain menjadwalkan memeriksa Teguh, tim penyidik KPK juga menjadwalkan memeriksa Pejabat Kuasa Head Office Hyundai Engineering and Construction Sanghyun Paik, Business Development atau Jakarta Branch Office Hyundai Engineering and Construction Agustinus, dan seorang interpreter Miranda Florence Warouw.

"Ketiganya juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HJ," kata Ali.

 

2 dari 3 halaman

Kasus Suap

Dalam kasus ini, Herry Jung diduga memberi suap kepada mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra sebesar Rp 6,04 miliar dari janji awal Rp 10 miliar. Suap berkaitan dengan perizinan PT Cirebon Energi Prasarana yang menggarap PLTU 2 di Kabupaten Cirebon.

Herry Jung menyuap Sunjaya secara bertahap melalui Camat Beber Kabupaten Cirebon Rita Susana yang juga istri Camat Astanajapura Mahmud Iing Tajudin atas perintah Sunjaya.

Pemberian suap dilakukan dengan cara membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif dengan PT MIM (Milades Indah Mandiri). Sehingga seolah-olah ada pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan PLTU 2 dengan kontrak sebesar Rp 10 miliar.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓