Sukses

Mahfud Md: Pernyataan Pemerintah Terbuka Terhadap Kritik Itu Sungguh-Sungguh

Mahfud Md mengatakan, pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik benar adanya.

Liputan6.com, Jakarta Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik benar adanya.

"Pernyataan Presiden bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan silahkan mengkritik itu merupakan sikap yang sungguh-sungguh. Menjadi sikap dasar pemerintah di dalam mengelola negara," kata Mahfud Md melalui video yang dikutip, Senin (15/2/2021).

Dia pun mempersilahkan untuk mengkritik. Karena itu bagian dari demokrasi yang dianut oleh Indonesia ini.

"Pemerintahan yang sehat, pemerintahan demokratis yang sehat itu yang memang terbuka terhadap kritik," ungkap Mahfud Md.

Karenanya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintahannya terbuka untuk dikritik.

"Oleh sebab itu Presiden menyatakan silahkan kritik kalau memang diperlukan perbaikan bagi pemerintahan," kata Mahfud Md.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Tak Pernah Takut Kritik

Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman mengklaim, pemerintah tidak pernah takut dikritik oleh publik. Hal tersebut menanggapi soal tuduhan berbagai pihak yang menyebut era kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini sulit untuk menyampaikan kritik.

"Pemerintah tidak pernah takut kritik. Kritik itu jantung demokrasi," katanya kepada merdeka.com, Kamis (11/2/2021).

Dia menepis penilaian publik bahwa pemerintah menjerat dengan UU ITE kepada masyarakat yang mengkritik pemerintah. Malah Fadjroel pun meminta agar masyarakat mengetahui isi dari UU tersebut.

"Sebelum mengkritik, belajar cara mengkritik dari pers dan pelajari UU ITE. Tugas pers mendidik rakyat," ungkapnya.

Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila terjadi potensi maladministrasi pelayanan publik. Menurut dia, semua pihak harus terlibat agar pelayanan publik di Indonesia lebih baik lagi.

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," jelas Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual dalam peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2020, Senin (8/2/2021).

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.