Mahfud Md Tanggapi Pernyataan Jusuf Kalla soal Kritik Pemerintah

Mahfud Md menuturkan, pemerintah tak bisa menghalangi orang melapor ke polisi karena itu bagian dari hak masyarakat.

"Bukan pemerintah yang melaporkan kalau ada orang kritis dilaporkan ke polisi, lalu polisi memanggil. Itu kan yang melapor punya hak, kemudian polisi punya kewajiban kalau ada laporan didalami," kata dia.

Dia pun menyinggung soal keluarga JK yang melaporkan mantan politisi Demokrat Ferdinand Hutahean ke polisi perihal penyebutan caplin sebagai otak dari sebuah fenomena politik.

"Tidak apa-apa melapor. Nanti polisi lalu melihat apakah ada unsur kriminalnya apa tidak," kata Mahfud Md.

Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla atau JK mengatakan demokrasi yang diterapkan saat ini harus menjadi intropeksi bersama.

Sebab saat menyampaikan kritik dan berpendapat terkait pemerintah ada ketakutan untuk dipolisikan.

"Bagaimana mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Ini tentu menjadi bagian upaya kita semua," kata JK dalam acara mimbar demokrasi di kanal Youtube PKS yang dikutip pada Sabtu (13/2/2021).

Dia menuturkan, demokrasi harus menjadi prioritas di Indonesia. Karena harus melakukan check and balance.

Meski demikian, JK mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang beberapa hari lalu mengumumkan untuk mempersilahkan dikritik.

"Jadi walau dikritik berbagai-bagai, beberapa hari lalu Pak Presiden mengumumkan silahkan kritik," tutur JK.

Dia berpesan, agar demokrasi ini bisa menjadi cerminan pemerintah untuk tetap menjaga hak setiap individu.

"Rakyat harus meihat jalannya pemerintahan demokrasi yang baik dengan hak yg terjaga dan manfaatnya ada," kata JK.