Jusuf Kalla: Bagaimana Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi?

Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Eka Purnamasari menuturkan, banyak kasus politik yang ditahan oleh polisi. Dia memandang penahanan jadi teror hukum bagi mereka yang kritis.

Menurut dia, kasus politik tersebut erat kaitannya dengan menyampaikan ekspresi terutama yang bentuknya kritik.

"Nah kalau begitu, maka ini harus dibaca juga penahanan itu sekarang ya menjadi instrumen untuk melakukan penekanan, teror hukum kepada orang-orang yang kritis," kata Era kepada Liputan6.com, Jumat 12 Februari 2021.

Dia menuturkan, berdasarkan temuan dari YLBHI, ada kasus yang ancaman hukumannya di bawah lima tahun tapi sudah ditahan.

"Bahkan dalam temuan YLBHI itu juga penahanan terhadap kasus-kasus yang ancaman hukumannya di bawah lima tahun dan tak ada pengecualian," tutur Era.

Dia menjelaskan, mengacu kepada KUHAP, penahan bisa dilakukan bilamana memenuhi kondisi tertentu.

"Kalau di KUHAP penahanan itukan kewenangan. Kapan orang ditahan itu ketika ada keadaan di mana orang dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Artinya itu bukan keharusan," jelas Era.