Komisi II DPR Sepakat Tidak Lanjutkan Revisi UU Pemilu

Logistik Pemilu — Pekerja menulis nama TPS di kotak suara yang masih kosong saat proses persiapan distribusi di Gedung Serba Guna Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa (10/4). KPU mulai mendistribusikan segala kebutuhan logistik Pemilu 2019 ke tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi II DPR RI sepakat untuk tidak melanjutkan Revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu). Kesepakatan tersebut diambil seluruh pimpinan dan kapoksi di Komisi II DPR.

"Tadi saya udah rapat dengan seluruh pimpinan dan kapoksi yang ada di Komisi II dengan melihat perkembangan dari masing- masing parpol terakhir ini kami sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan ini," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (10/2/2021).

Doli melanjutkan, kesepakatan ini akan dilaporkan kepada pimpinan DPR. Kemudian di bahas di Badan Musyawarah dan Badan Legislasi DPR.

"Bamus memutuskannya seperti apa itu kan pandangan resmi dari fraksi masing masing di DPR kemudian diserahkan di Baleg, kemudian nanti kalau mau dibicarakan dengan pemerintah tentang list prolegnas (Program Legislasi Nasional) tentunya kan gitu," ucapnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini

Ketua Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto sampaikan arahan Presiden Joko Widodo terkait penanganan Covid-19. Pendekatannya penanganan Covid-19 akan berbasis mikro, apa itu?

2 dari 2 halaman

Keluar dari Daftar Prolegnas Prioritas

Ilustrasi Pemilu Pilkada Pilpres (Freepik) — Ilustrasi Pemilu/Pilkada/Pilpres (Freepik)

Kemudian, soal adanya wacana mengeluarkan Revisi UU Pemilu dari daftar Prolegnas Prioritas DPR 2021, akan diambil keputusan alat kelengkapan dewan lainnya. Dalam hal ini adalah Baleg DPR.

"Apakah tadi pertanyaannya mau didrop atau tidak itu kan kewenangannya ada di instansi yang lain," tutup politikus Golkar itu.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com