Kemenkeu Alokasikan PMN 2021, Komisi XI: Utang Luar Negeri Jangan Bebani APBN

ella — Anggota Komisi XI Ella Nuryamah. (Ist)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus mengelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di sisi lain lonjakan utang luar negeri (ULN) BUMN dalam kondisi cukup mengkhawatirkan. Hal ini menjadi kekhawatiran wakil rakyat di DPR

"Kami ingin pemerintah benar-benar mempertimbangkan kemampuan BUMN dalam mengelola usaha mereka sehingga PMN yang diberikan benar-benar memberikan manfaat baik untuk kesehatan keuangan perusahaan maupun kontribusi terhadap kas negara," ujar Anggota Komisi XI Ella Nuryamah, Senin (8/2/2021).

Dia menjelaskan, utang luar negeri BUMN mengalami pertumbuhan yang sangat besar. Berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri (SULNI), Bank Indonesia mencatat ULN BUMN mencapai US$ 57,6 miliar pada bulan November 2020.

"Artinyan, apabila menggunakan kurs rupiah terhadap dolar di Rp 14.100/US$ maka nilainya mencapai hampir Rp 812,2 triliun," ujarnya.

Utang tersebut, kata Ella bisa jadi akan terus mengalami peningkatan seiring dengan ambisi pemerintah yang ingin menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan berbagai proyek pembangunan infrastruktur dengan biaya fantastis.

Kondisi ini tentu sangat berbahaya jika pemerintah tidak prudent dalam memilih profil BUMN yang akan menjadi sasaran PMN.

"Kita tidak ingin terjebak pada utang luar negeri yang membebani APBN kita dari tahun ke tahun," katanya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tengah mengkaji rencana pengurangan jumlah perusahaan milik negara. Saat ini total perusahaan pelat merah tercatat sekitar 142 perusahaan, dan akan dikurangi menjadi 100 perusahaan.

2 dari 2 halaman

BUMN yang Berkinerja Sehat

Politikus PKB ini mengungkapkan, jika tahun ini Kemenkeu berencana mengalokasikan PMN Rp 42,38 triliun kepada delapan BUMN dan satu lembaga. Delapan BUMN dan satu lembaga tersebut yakni PLN, Hutama Karya, Sarana Multigriya Finansial, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Pelindo III, Indonesia Tourism Devolopment Corporation, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, PAL Indonesia, dan Indonesia Eximbank.

"Kami berharap agar BUMN atau lembaga tersebut benar-benar berkinerja sehat, sehingga dalam mengelola PMN bisa dipertanggungjawabkan," Ella memungkasi.

apbn
Sistem Operasi
APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Lihat Selengkapnya
apbn
BUMN
Perusahaan
BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
BUMN