MK Gelar Sidang Lanjutan 20 Perkara Sengketa Hasil Pilkada

Sidang Sengketa Pilpres — Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman didampingi sejumlah Hakim Konstitusi memimpin sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6/2019). Sidang itu memiliki agenda pembacaan materi gugatan dari pemohon. (Lputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan untuk 20 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan agenda mendengar jawaban termohon KPU, keterangan pihak terkait dan Bawaslu di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Pemeriksaan dilakukan dalam tiga panel yang masing-masing panel terdiri atas tiga hakim konstitusi.

Panel 1 dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dan didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams serta Enny Nurbaningsih memeriksa perkara sengketa hasil Pilkada Memberamo Raya, Boven Digoel, Asmat, Fakfak, Kaimana, dan Manokwari.

Selanjutnya Hakim Konstitusi Aswanto, Suhartoyo dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh di Panel 2 memeriksa sengketa hasil Pilkada Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Seram Bagian Timur, Lampung Tengah, Pesisir Barat, dan Lampung Selatan.

Kemudian Panel 3 dengan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Saldi Isra dan Manahan MP Sitompul memeriksa perkara sengketa hasil Pilkada Poso, Tolitoli, Pulau Taliabu, Palu, Tidore, dan Ternate.

Ketua Panel 3 Arief Hidayat mengingatkan kepada peserta sidang yang hadir langsung untuk menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin, termasuk dalam memakai masker harus menutupi mulut dan hidung.

"Supaya maskernya dipakai dengan baik, tidak usah dibuka-buka," kata Arief Hidayat.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dalam beberapa bulan terakhir ini, sering muncul adanya gugatan terhadap keputusan yang telah disahkan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang. Melalui Mahkamah Konstitusi tentunya. Lalu, apa beda sidang uji formil dengan uji materi di MK?

2 dari 2 halaman

Menanti Putusan Sela

Total sebanyak 132 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada daerah sudah diregistrasi Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pekan lalu, agenda sidang adalah penyampaian pokok-pokok permohonan oleh pemohon, pengesahan alat bukti dan penetapan pihak terkait.

Mahkamah Konstitusi memiliki waktu 45 hari untuk memeriksa dan memutus perkara sejak permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diregistrasi pada 18 Januari 2021. Putusan sela diagendakan digelar pada 15-16 Februari 2021, sementara perkara yang lanjut ke sidang berikutnya akan diperiksa pada 19 Februari-18 Maret 2021 dan diputus pada 19-24 Maret 2021.

Empat Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024