Nasdem Putuskan Tolak Revisi UU Pemilu

Liputan6.com, Jakarta - Partai Nasdem memutuskan menolak revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketua Umum Surya Paloh telah menginstruksikan Fraksi Nasdem di DPR mengambil sikap untuk tidak melanjutkan revisi UU Pemilu, termasuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak di 2024.

Surya Paloh menyatakan, Indonesia saat ini tengah berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dan melakukan upaya pemulihan ekonomi yang diakibatkannya.

Melihat hal itu, Paloh menilai perlu menjaga soliditas partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan, dan bahu-membahu menghadapi pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian bangsa.

"Cita-cita dan tugas Nasdem, adalah sama dengan Presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik," ujar Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/2/2021).

Dia menambahkan, sebagai partai politik NasDem berkewajiban melakukan telaah kritis terhadap setiap kebijakan, termasuk revisi UU Pemilu.

Menurutnya saat ini yang terpenting adalah pengendalian pandemi, daripada pelaksanaan Pilkada yang tengah dibahas dalam revisi UU Pemilu. "Mari bahu-membahu hadapi pandemi," tandas Surya Paloh.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh temui pimpinan Partai PKS (30/10/19). Tujuan pertemuan itu disebut untuk selamatkan demokrasi Indonesia.

2 dari 2 halaman

Jokowi Isyaratkan Tolak Revisi UU Pemilu

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumpulkan mantan tim suksesnya di Pilpres 2019 pada Kamis (28/1/2021). Sekitar 15 orang anggota TKN diundang Jokowi ke Istana Negara.

Dalam pertemuan itu, Jokowi membicarakan sejumlah isu terkini. Revisi UU Pemilu menjadi salah satu pembahasan karena sedang hangat.

Jokowi mendengar masukan dan aspirasi dari mantan anggota TKN. Jokowi pun menyampaikan pandangannya terkait isu RUU Pemilu ini.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengisyaratkan menolak revisi UU Pemilu. Khususnya aturan yang menyangkut gelaran pilkada digelar pada 2022 dan 2023.

Jokowi beranggapan UU Pemilu sebaiknya tidak diubah setiap menjelang Pemilu. Jokowi heran, aturannya belum lama berjalan sudah diganti lagi.