Sukses

Pemprov DKI Sebut 63 Persen Pelayanan RSUD Dialihkan untuk Covid-19

Pemprov DKI menyatakan, persentase layanan Covid-19 di RSUD tersebut telah melebihi angka yang ditetapkan Kemenkes yakni sebesar 40 persen.

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengungkapkan, sekitar 63 persen pelayanan di 32 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemprov DKI telah dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Kata dia, jumlah tersebut telah melebihi angka yang ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yakni sebesar 40 persen.

"Sebanyak 32 RSUD itu secara total 63 persen untuk Covid-19. Jadi kami sudah betul-betul merelaksasi jauh sebelum ada instruksi Pak Menteri," kata Widyastuti di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (3/2/2021).

Bahkan, 13 dari total 32 RSUD milik Pemprov DKI Jakarta telah ditetapkan hanya untuk pelayanan pasien Covid-19. Sedangkan sisanya tetap menerima pasien non-Covid-19.

Lebih lanjut, saat ini sudah ada penambahan lima rumah sakit (RS) rujukan Covid-19 di Jakarta.

Namun begitu, Widyastuti tak menjelaskan lima rumah sakit swasta yang kini telah ditetapkan sebagai fasilitas rujukan Covid-19.

"Rumah sakit rujukan terus bertambah dari awal delapan unit, kemudian 13 dan 15 sampai sekarang menjadi 106 rumah sakit," jelasnya.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Siapkan Lokasi Isolasi untuk Ibu Hamil

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan gedung milik Dinas Pendidikan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur juga direncanakan sebagai lokasi isolasi mandiri untuk wanita hamil.

Kata dia, saat ini pihaknya masih terus mengkaji usulan penggunaan gedung Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik Tenaga Kependidikan dan Kejuruan (UPT P2KPTK2) tersebut.

"Usulan dari Dinkes yang sedang mengkaji analisa disiapkannya nanti ruang isolasi mandiri khusus wanita hamil yang rencananya nanti di gedung Disdik," kata Riza di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (3/2/2021).

Sementara itu, dia menyatakan saat ini pihaknya masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait pelaksanaan PPKM Jawa - Bali.

"Nanti siang akan ada rapat, Pak presiden akan mimpin rapat terkait penanganan di beberapa daerah prioritas bersama lima gubernur," ujar dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.