Sukses

Jawaban Anies Baswedan Saat Ditanya soal Pelaksanaan Pilkada 2024

Moeldoko tak menanggapi lebih lanjut ihwal akan banyaknya pejabat sementara kepala daerah jika Pilkada 2024 tetap digelar. Dan pertimbangan itu berbeda saat menggelar Pilkada 2020.

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berkomentar terkait pembahasan mengenai pelaksanaan Pilkada 2024. Anies mengatakan pihaknya saat ini memilih untuk fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 di Jakarta.

"Enggak, sekarang kita urusin covid dulu," kata Anies di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (3/2/2021).

Sedangkan, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menilai kebijakan pemerintah pusat untuk menggelar kontestasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2024 sudah sesuai dengan undang-undang.

Menurut Riza, kebijakan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengamanatkan pelaksanaan pilkada serentak dilakukan pada 2024.

"Menurut undang-undang yang ada sekarang yang belum direvisi itu Pilkada Serentak di tahun 2024. Kami Pemprov DKI mengikuti peraturan undang-undang yang ada," kata Riza di Jakarta, Selasa, 2 Februari 2021 malam.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Jokowi Ingin Pilkada 2024

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginginkan agar pilkada tetap digelar pada 2024. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Moeldoko mengatakan alasan Presiden Jokowi ingin agar pelaksanaan Pilkada tetap digelar pada 2024 adalah agar agenda pembangunan nasional dapat berjalan sesuai yang direncanakan.

"Saya pikir alasan yang logis adalah agar stabilitas politik dan keamanan tetap terjaga dengan baik sehingga agenda pembangunan dapat berjalan sesuai yang direncanakan dan untuk kesejahteraan rakyat," kata Moeldoko, Sabtu (30/1/2021).

Moeldoko tak menanggapi lebih lanjut ihwal akan banyaknya pejabat sementara kepala daerah jika Pilkada 2024 tetap digelar. Hal ini turut menjadi sorotan publik di tengah sejumlah isu lainnya. "Bisa ditanyakan ke Mendagri," ujar Moeldoko.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.