Saiful Mujani: Pemilu Serempak Berisiko

Ilustrasi Pilkada Serentak 2020 (Liputan6.com / Abdillah)

Liputan6.com, Jakarta Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani mengatakan, jika Pemilu dan Pilkada digelar bersama maka banyak resiko yang dihadapi dan menumpukan konflik.

Adapun mengemuka wacana untuk merombak RUU Pemilu, yang membuat Pilkada digelar tak di tahun 2024 secara serempak tapi di tahun 2022 dan 2023.

"Pemilu atau pilkada dilakukan serempak adalah bentuk penumpukan konflik dan beresiko," kata Saiful dalam keterangannya, Senin (1/2/2021).

Dia menuturkan, jika Pilkada dan Pemilu dilakukan terpisah atau tak serempak, maka resikonya akan rendah. "Contoh mutakhir adalah pilkada 2020 yang sukses besar: damai, voter turnout tinggi meski di tengah pandemi," jelas Saiful.

Dia pun mengangkat Pilpres 2019 yang dilakukan serempak, yang banyak memuat masalah.

"Pemilu dan pilpres 2019 adalah pelajaran mahal bagi kita. Kurang terkelola dengan baik, banyak korban berjatuhan. Ini pelajaran penting, jangan diulang," ungkap Saiful.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Petugas KPPS di TPS 7 Ngadirejo, Malang, melayani warga yang sedang menjalani isolasi mandiri untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Malang 2020. Patuh protokol dan menjaga imunitas jadi kunci agar tak terinfeksi Covid-19

2 dari 2 halaman

Alasan Politik Praktis

Saiful menilai Ide review ke MK untuk menyatukan pemilu dan pilpres dan dikabulkan MK lebih karena alasan politik praktis ketimbang managablity demokrasi. Tidak didasarkan pada naskah akademik yang memadai.

"Kepentingan politik praktisnya adalah agar hasil pemilu legislatif tidak menentukan pilpres. Partai kecil bisa mengajukan calon tanpa syarat perolehan suara partai karena kedua pemilunya dilakukan serempak. Tujuan ini tak tercapai," kata dia.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com