Pakar Hukum Sebut Penyitaan Aset Terkait TPPU Jangan Rugikan Pihak Ketiga

Lebih jauh Yenti menambahkan, penanganan kasus korupsi sangat berkaitan erat dengan persepsi publik, termasuk juga persepsi masyarakat internasional terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tidak hanya menyangkut upaya pemberantasan korupsinya, namun juga bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, yang ikut terkena dampak.

“Turunnya peringkat Indonesia dari posisi 40 menjadi 37 dalam indeks korupsi atau Corruption Perception Index yang dirilis Transparani Internasional menunjukkan pemberantasan korupsi di Indonesia belum maksimal dan harus menjadi peringatan bagi kita untuk lebih serius dalam penindakan dan pemberantasan kasus korupsi,” ujarnya.

Di sisi lain Ketua Pansel KPK 2019-2023 ini mengapresiasi penindakan dan pengusutan kasus korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum di masa pandemi, baik itu oleh Polri, KPK maupun Kejaksaan Agung. Sebab faktanya situasi pandemi ternyata tidak menyurutkan para pelaku korupsi untuk mencuri uang negara.

Seperti yang terjadi dalam kasus korupsi dana bantuan sosial di Kemensos dan skandal korupsi ekspor benur di Kementrian Kelautan dan Perikanan. Kejaksaan Agung juga kini tengah gencar menyidik dugaan kasus korupsi di tubuh Asabri.

Sementara itu pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, DR Chairul Huda mengakui ada pemahaman atau cara pandang yang salah dari aparat penegak hukum dalam hal penyitaan aset yang terkait dengan pihak ketiga dalam penanganan perkara pidana korupsi.

Menurutnya, hal ini tidak hanya terjadi dalam kasus Jiwasraya. Namun juga pernah terjadi dalam kasus penggelapan di First Travel beberapa tahun lalu. Di mana penyidik merampas aset – yang nota bene berasal dari dana milik korban penipuan – untuk diserahkan pada negara.

Chairul menambahkan, dalam beberapa kasus penyidik cenderung lebih dulu melakukan penyitaan tanpa memeriksa atau memverifikasi apakah aset-aset tersebut benar-benar terkait dengan hasil korupsi maupun pencucian uang atau TPPU.

Kondisi ini menimbulkan masalah baru maraknya keberatan sita dari pihak ketiga yang merasa dirugikan. Saat ini lanjut Chairul, setidaknya ada 83 keberatan sita dari pihak ketiga yang terabit dengan penyitaan aset Jiwasraya. Meski pasal 19 UU Tipikor memberikan ruang bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan.