Pukat UGM Beberkan 3 Faktor Picu Merosotnya Indeks Persepsi Korupsi RI

Liputan6.com, Jakarta Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menyoroti merosotnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau corruption perception index (ICP) tahun 2020 yang menggambarkan kemunduran pemberantasan korupsi di Indonesia.

Peneliti Pukat UGM, Yuris Rezha Kurniawan menilai, penurunan tiga poin IPK dari 40 menjadi 37 bisa diartikan sebagai catatan buruk pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab terhitung sejak 2008, tren IPK Indonesia cenderung naik.

"Penurunan IPK Indonesia menjadi gambaran bahwa ada kesalahan dalam kebijakan pemberantasan korupsi dalam kurun waktu satu tahun ke belakang," kata Yuris dalam keteranganya, Sabtu (30/1/2021).

Berdasarkan catatan Pukat UGM, IPK Indonesia yang menurun sebenarnya telah dapat diprediksi karena berbagai fenomena yang terjadi sepanjang beberapa tahun terakhir. Setidaknya ada tiga faktor yang memicu merosotnya IPK Indonesia pada 2020.

"Pertama, melemahnya kelembagaan antikorupsi. Revisi UU KPK terbukti secara signifikan telah menurunkan kinerja KPK dalam hal penindakan pemberantasan korupsi. Selain itu, semangat pemberantasan korupsi dicederai oleh praktik korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum," katanya.

Kedua, lanjut Yuris, terkait regulasi dan kebijakan sektor bisnis yang dinilai kurang mendorong proses bisnis yang bersih. Dengan menyumbang penurunan signifikan berasal dari indikator yang berhubungan dengan sektor ekonomi dan investasi, sebagaimana Indikator Global Insights turun 12 poin dan PRS turun 8 poin.

"Penurunan tersebut dipicu oleh relasi korupsi antara pebisnis dengan pemberi layanan publik untuk mempermudah proses memulai usaha atau mendapatkan izin berusaha dan praktik korupsi politik yang melibatkan penyelenggara negara dengan pebisnis. Salah satu kebijakan yang didorong satu tahun terakhir adalah kemudahan berusaha untuk mendatangkan investasi, salah satunya melalui UU Cipta Kerja," jelasnya.

Terlebih, dia memandang bahwa undang-undang yang kerap mendapat kritik dari kaum pekerja ini tidak disertai dengan upaya pencegahan korupsi yang baik. Justru dalam beberapa hal cenderung hanya fokus pada kemudahan berbisinis dengan menerobos beberapa katup pengaman yang sejatinya menjadi sistem pendukung pencegahan korupsi.

"Ketiga, terdapat kemunduran situasi demokrasi dan pembentukan regulasi di Indonesia. Secara umum, regulasi yang dibentuk dalam satu tahun belakang tidak mencerminkan prinsip-prinsip antikorupsi, seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik," beber dia.

Yuris lantas menyoroti beberapa regulasi yang lahir dengan mendapatkan respons negatif masyarakat,  di antaranya adalah UU KPK, UU Minerba, dan UU Cipta Kerja. Proses legislasi yang buruk ini bisa menjadi indikator kuat yang menyebabkan IPK Indonesia menurun.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: