Sukses

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Tjahjo: Bukan Karena Sistem tapi Niat Individu

Tjahjo memastikan, Kemenpan RB terus memperbaiki sistem dan melakukan seleksi ketat terhadap calon pejabat pemerintahan untuk menekan kasus korupsi.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo mengomentari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia tahun 2020 yang anjlok tiga poin dari posisi 40 menjadi 37.

Menurut Tjahjo, penurunan indeks persepsi korupsidi Indonesia harus menjadi bahan instropeksi pemerintah. Dia menyatakan, hal ini bukan karena kesalahan sistem, tapi karena niat korupsi individu.

“Harus disikapi sebagai instrospeksi bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Masalah korupsi ini sebenarnya dihadapkan pada masalah niat dan kesempatan. Korupsi terjadi karena niat dan kesempatan korupsi bertemu,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Sabtu (30/1/2021).

Tjahjo mengklaim, pihaknya sudah berupaya mengubah sistem yang korup melalui reformasi birokrasi.

“Melalui perbaikan tatakelola dan pelayanan publik, salah satu bukti perbaikan tatakelola adalah peneparan eGov. Menurut PBB, kita tahun 2020 naik ke ranking 88 dari tahun 2019 di ranking 103, dari seluruh anggota PBB,” ucapnya.

“Kemudian pelayanan publik kita semakin baik dengan inovasi manajemen pelayanan seperti OSS dan Mal Pelayanan Publik,” tambahnya.

Menurut Tjahjo, masih banyaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) saat ini karena sikap individu-individu, bukan hanya sistem.

“Secara sistem kita terus sempurnakan, namun niat korupsi terus terjadi karena lebih kepada individu. Secara individu juga seringkali kita ingatkan mengenai area rawan korupsi. Untuk itu selalu saya tekankan pentingnya integritas bagi penyelenggara pemerintahan,” tegasnya.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Perketat Seleksi

Salah satu upaya Kemenpan RB, lanjutnya, adalah menyeleksi ketat pejabat sebelum menduduki kursinya.

“Salah satu upaya yang kita lakukan adalah seleksi pejabat harus betul-betul menerapkan sistem merit, dan betul kita ditelusuri rekam jejaknya. Kemudian pengawasan, baik atasan langsung atau pengawasan fungsional tidak boleh kendor,” kata Tjahjo menandaskan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.