Sukses

Survei KedaiKOPI: Pemberantasan Korupsi Makin Baik karena Adanya OTT KPK

Kepercayaan publik terhadap KPK kian tinggi disinyalir karena kinerja KPK di penghujung 2020. Yakni dengan tertangkapnya dua Menteri Kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Liputan6.com, Jakarta Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) menggelar survei terkait pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hasil survei mengungkap, pemberantasan korupsi di Indonesia dianggap publik makin berhasil. 

Indikatornya yakni, semakin banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebanyak 85,8% responden menganggap OTT sebagai bukti keberhasilan KPK menjalankan tugasnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo mengatakan, semakin banyak KPK menggelar OTT maka persepsi publik terhadap KPK kian tinggi. Publik beranggapan dengan banyaknya OTT, maka kinerja KPK akan semakin efektif.

"Hal ini bisa jadi karena itu yang terlihat oleh masyarakat secara langsung. Apalagi (OTT) ini pasti menjadi bahan pemberitaan media-media tentang KPK yang akan berlangsung untuk sementara waktu," ujar Adi dalam keterangannya, Selasa (26/1/2021).

Kepercayaan publik terhadap KPK kian tinggi disinyalir karena kinerja KPK di penghujung 2020. Yakni dengan tertangkapnya dua Menteri Kabinet Jokowi-Maruf Amin, yaitu Edhy Prabowo dan Juliari Peter Batubara.

Hasil survei KedaiKOPI ini menunjukkan, masyarakat menganggap strategi represif adalah pilar pemberantasan korupsi yang paling efektif (84,3%) dibandingkan dengan strategi lainnya, seperti strategi edukasi (68,8%), dan strategi sistem perbaikan (72-77,9%).

Namun, ketika responden diberikan pilihan banyak OTT atau korupsi sedikit sebagai indikator keberhasilan pemberantasan korupsi, pilihan responden terpolarisasi. 50,7% responden memilih banyak OTT sebagai indikator keberhasilan dan terdapat 49,3% yang memilih korupsi sedikit.

"Setelah dianalisis lanjutan terlihat, mereka yang berpendidikan lebih rendah mengutamakan OTT sebagai indikator keberhasilan, sedangkan mereka yang berpendidikan lebih tinggi memilih korupsi sedikit," kata Kunto Adi. 

Dampak dari OTT yang dilakukan KPK terhadap dua menteri Jokowi membuat KPK bertengger di posisi ketiga sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat. KPK berada di bawah TNI dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Transparasi KPK Diapresiasi

Selain kepercayaan yang tinggi, KPK juga mendapatkan apresiasi dalam urusan transparansi. KPK menempati urutan pertama yang paling banyak disebut masyarakat (19,7%).

Sementara, TNI berada di peringkat kedua (7,1%), dan presiden berada di urutan 7, setara dengan MPR dengan persentase 0,9%.

Kepercayaan dan apresiasi tinggi kepada KPK juga diiringi harapan yang tinggi. Masyarakat berharap komisi antirasuah lebih tegas (11%), memberi hukuman lebih berat (10,4%) dan meningkatkan kinerjanya (9,5%).

"Publik memiliki harapan yang tinggi kepada KPK. Namun, KPK jangan menjadikan itu sebuah beban karena di sisi lain, publik pun juga sangat mendukung langkah KPK dan akan selalu berada di belakang KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Kunto.

Survei ini diselenggarakan Lembaga survei KedaiKOPI pada tanggal 4-11 Januari 2021 di 34 provinsi secara tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan. Jumlah responden 2.000 orang yang berusia 17 tahun ke atas, dengan kesalahan pencuplikan (margin of error) +/- 2,19% pada tingkat kepercayaan 95%.

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, hasil survei ini merupakan cerminan harapan masyarakat Indonesia terhadap KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu, KPK termotivasi untuk terus bekerja semaksimal mungkin.

"Hasil survei tersebut sebagai cerminan ekspektasi publik kepada KPK dan ini tentu menjadi motivasi untuk kami terus bekerja sebaik mungkin," kata Ali saat dikonfirmasi, Selasa (26/1/2021).

Ali mengatakan, upaya memberantas korupsi tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Untuk itu, KPK selalu mendengar setiap masukan maupun kritik dari masyarakat mengenai kerja-kerja pemberantasan korupsi.

"KPK selalu terbuka atas masukan dan kritikan dari masyarakat," kata Ali.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.