FPI Laporkan Penembakan 6 Laskarnya ke Pengadilan Internasional

Oleh Yopi Makdori pada 20 Jan 2021, 14:14 WIB
Diperbarui 20 Jan 2021, 14:14 WIB
Jenazah Laskar FPI Dibawa ke Rumah Duka di Petamburan
Perbesar
Mobil ambulans yang membawa jenazah laskar Front Pembela Islam (FPI) memasuki Jalan KS Tubun, Jakarta, Selasa (8/12/2020). Sebanyak 6 jenazah laskar FPI yang baku tembak di Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada Senin (7/12) lalu diserahkan kepada pihak keluarga untuk disalatkan. (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta Tim Advokasi Korban Tragedi 7 Desember 2020 melaporkan kasus penembakan terhadap enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek oleh aparat kepolisian ke Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC). 

Hal tersebut dibenarkan oleh mantan Sekretaris Umum DPP FPI, Munarman kepada Liputan6.com, Rabu (20/1/2021). 

Selain itu, tim advokasi juga melaporkan adanya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) saat demo penolakan hasil pemilu pada 21-22 Mei 2019. Dimana ada sejumlah warga sipil yang terbunuh.

"Laporan Tim Advokasi Korban Pelanggaran HAM berat oleh aparat negara ke ICC. Tragedi 21-22 Mei 2019 dan pembantaian 7 Desember 2020," kata Munarman. 

Tim juga meminta ICC untuk menghentikan berbagai tindakan represif rezim di Indonesia. Seperti intimidasi, penghilangan secara paksa serta penyiksaan bahkan pembunuhan.

"We request to do legally within your power to stop Indonesia regime continued the policy to consistently use methods of the intimidation, enforced disappearances, the torture, the murder as a complement to the criminalization policy of critical figures," tulis laporan yang ditujukan ke Mahkamah Pidana Internasional tersebut.

2 dari 3 halaman

Laporan Komnas HAM

Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik menyampaikan, dari laporan hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, ada pelanggaran HAM atas tewasnya enam laskar FPI pengawal Rizieq Shihab di Jalan Tol Cikampek Km 50. Namun, bukan pelanggaran HAM berat. 

"Kami menyampaikan sinyalemen beredar bahwa ini dikatakan, diasumsikan sebagai pelanggaran HAM berat. Kami tidak menemukan indikasi ke arah itu," kata Taufan Damanik dalam konpers daring, Kamis, 14 Januari 2021. 

Damanik menyebut, pelanggaran HAM berat memiliki indikator tertentu seperti adanya rencana terstruktur.

"Untuk disebut sebagai pelanggaran HAM berat tentu ada indikator, ada kriteria, misalnya ada satu perintah yang terstruktur, terkomando, dan lain-lain, termasuk juga indikator isi, ruangan, kejadian, dan lainnya," katanya.

Namun, dari hasil investigasi yang dilakukan Komnas HAM, dinyatakan tidak ada kriteria kasus tewasnya enam laskar FPI tersebut masuk dalam pelanggaran HAM berat.

"Tidak kita temukan (kasus HAM berat), karena itu memang kami berkesimpulan ini merupakan satu pelanggaran HAM karena ada nyawa yang dihilangkan," katanya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓