Pakar: Penegak Hukum Perlu Hati-Hati Sita Aset Terkait TPPU

Liputan6.com, Jakarta - Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Ganarsih menyoroti maraknya perkara keberatan sita yang masuk ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam kasus megakorupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Dia pun menyampaikan perlunya hukum acara yang jelas terkait penggunaan pasal 19 UU Tipikor yang mengatur mengenai keberatan atas perampasan aset milik pihak ketiga yang beritikad baik, dalam perkara korupsi yang terkait dengan TPPU.

Alasannya, tidak ada batasan maupun aturan yang tegas bagi hakim dalam menangani perkara keberatan yang terkait dengan penyitaan aset dalam kasus TPPU.

Sejauh ini, lanjut dia, sudah ada sekitar 80 gugatan perkara keberatan dari pihak ketiga yang terkait dengan perampasan aset, berupa polis milik nasabah dan rekening efek yang ikut disita dalam kasus Jiwasraya.

“Banyaknya keberatan terkait putusan perampasan aset dalam kasus tersebut, mengindikasikan ada yang tidak pas dalam proses sita aset yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam perkara TPPU,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, 17 Januari 2021.

Akibatnya, banyak aset-aset yang tidak terkait dengan tindak pidana asal ataupun tidak terkait dengan TPPU, ikut disita. Seperti yang dialami ribuan nasabah dan pemegang polis asuransi PT Asuransi Jiwa Wanaartha, yang hingga kini masih memperjuangkan nasibnya.

Di luar itu, ada banyak pemilik rekening efek yang sahamnya ikut disita dan juga tengah mengajukan keberatan atas putusan sidang PN Tipikor yang melakukan perampasan atas aset mereka.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor ini menambahkan, dalam penanganan kasus TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum perlu berhati-hati. Sebab, dalam hal ini aparat memang bisa melakukan proses penyitaan baik melalui UU Tipikor, maupun dengan Undang-Undang TPPU, atau keduanya.

Dalam UU Tipikor, penyidik dimungkinkan untuk menyita aset-aset mana saja yang diduga ada kaitannya dengan terpidana. Bahkan juga aset-aset yang tidak terkait dengan perkara, sebagai persiapan uang pengganti, sesuai pasal 18 UU Tipikor. Sejauh penyitaan tersebut memperoleh izin dari lembaga atau institusi yang berwenang.

“Sebaliknya dalam perkara TPPU tidak diperlukan izin dari lembaga berwenang, namun tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Yakni, aset-aset yang disita hanya sebatas harta kekayaan atau aset yang didapatkan dari hasil kejahatan korupsi itu sendiri," katanya.

Yenti menambahkan, indikasi adanya ‘kesalahan' dalam proses penyitaan aset TPPU Jiwasraya ini juga bisa dilihat dari selisih jumlah aset yang disita penyidik dengan jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut.

Berdasarkan audit BPK, jumlah kerugian negara dalam kasus korupsi ini mencapai Rp 16,8 Triliun. Namun dari hasil penyitaan penyidik telah menyita aset senilai lebih dari Rp 18 Triliun. Di luar itu, masih ada kewajiban uang pengganti. Artinya, ada pendekatan yang tidak tepat dalam proses penyitaan dengan menggunakan dua Undang-Undang tersebut.

“Seolah-olah ada dua angka kerugian yang berbeda. Padahal seharusnya jumlah kerugian dan jumlah angka yang disita seharusnya sama, karena objeknya sama," katanya.

Dengan kata lain, jika penyitaan sudah dilakukan dengan menggunakan TPPU, uang pengganti yang diatur dalam Undang-Undang korupsi hanya sejumlah sisa kerugian yang gagal disita dengan UU TPPU.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: