Menanti Calon Kapolri Pilihan Jokowi

Politikus PKB Jazilul juga menyebutkan satu nama yang dianggap kuat sebagai calon Kapolri. Yakni Komjen Listyo Sigit Prabowo.

"Menurut saya, Pak Listyo Sigit Prabowo yang terkuat dan punya kedekatan. Insya Allah akan terpilih jika Allah dan Presiden menghendakinya," ungkap Jazilul.

Selain Jazilul, diawal-awal nama Listyo teratas disebut, yakni oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Dia memunculkan nama Listyo sebelum Mahfud Md menyerahkan nama Kabareskrim dan empat nama lainnya tersebut ke Jokowi. Meskipun saat itu diprediksi hanya sebagai Wakapolri.

Di tengah namanya menguat dan diprediksi banyak kalangan, Listyo angkat bicara terkait ramainya isu dirinya telah dipastikan dipilih Presiden Jokowi sebagai calon Kapolri, menggantikan Jendral Idham Azis.

Dia mengatakan, tidak tahu mengenai kabar dirinya terpilih sebagai calon Kapolri pilihan Presiden Jokowi. Bahkan menyebut isu tersebut adalah hoaks.

"Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba isu itu muncul darimana. Karena tidak jelas sumbernya jadi saya bilang itu hoaks saja," tutur Listyo saat dikonfirmasi, Selasa (12/1/2021).

Listyo menegaskan, sebagai pimpinan Bareskrim Polri hal yang utama baginya saat ini adalah bagaimana jajarannya dapat bekerja secara profesional dan bukan bicara mengenai pencalonan menjadi Kapolri.

Dengan bekerja secara prosfesional, Bareskrim Polri tetap dipercaya dan diterima masyarakat luas.

"Yang terpenting saat ini adalah bagaimana Bareskrim bekerja secara profesional, melakukan pembenahan internal agar bisa melakukan penegakan hukum secara tegas, humanis, transparan, bisa memberikan rasa aman dan memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan untuk masyarakat, dan lebih dipercaya masyarakat," kata Listyo.

Melalui akun Twitter pribadinya, Menko Polhukam Mahfud Md juga kembali membuat pengumuman. Dia mengklaim nama calon kapolri yang beredar di media masih spekulasi.

Pasalnya, kata dia, hingga kini Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum mengirim nama calon pengganti Jenderal Idham Azis itu ke DPR.

"Nama calon Kapolri yang beredar di media sekarang masih tebak-tebak buah nangka alias spekulasi. Sampai saat ini Presiden belum mengirim nama calon Kapolri ke DPR," kata Mahfud.

Sesumbarnya, Disebut Jokowi masih memikirkan dengan matang siapa sosok yang tepat untuk memimpin Korps Bhayangkara ke depan. Untuk itu, Mahfud menyebut belum ada yang mengetahui calon Kapolri pilihan Jokowi.

"Belum ada yang tahu siapa calon kapolri kita sebab Presiden masih terus mempertimbangkan secara seksama siapa yang paling tepat untuk jabatan tersebut," jelas Mahfud.

Bahkan, dia mengungkapkan kebiasaan yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memilih pejabat negara. Termasuk, saat memilih nama-nama calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis.

"Cara khas yang sering dilakukan Presiden dalam memilih pejabat: meminta dibuatkan 5 draf surat pengusulan yang berisi nama-nama yang berbeda," jelas Mahfud.

Menurut dia, pada saat yang tepat, Jokowi akan menekan salah satu dari lima draf tersebut. Adapun empat draf yang tak ditandatanganinya akan dimusnahkan.

"Jadi tak ada yang tahu (pejabat yang dipilih Jokowi), kecuali setelah diumumkan secara resmi," kata dia.

Meski nama masih simpang siur dan saling mencoba menutup-nutupi, Komisi III DPR sudah menjadwalkan agenda fit and proper test.

"Senin atau Selasa sudah fit and proper test," kata Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery di kompleks Parlemen Senayan, Selasa (12/1/2021).

Dia berharap Surpres dapat diterima pekan ini, dengan demikian uji kelayakan dan kepatutan bisa segera diproses.

"Kami berharap kalau bisa dalam minggu ini surat masuk, kemudian dibawa ke Bamus, aturan sudah tidak perlu ke paripurna lagi. Segera dari Bamus ada penugasan kepada Komisi III, kalau bisa hari Kamis kami sudah bisa mengundang RDPU dengan Kompolnas dan PPATK hari Kamis nanti. Itu jadwal kami tadi hasil rapat internal," jelasnya.

Politikus PDIP itu menjelaskan alasan proses tes calon Kapolri cukup padat, karena digelar pada masa sidang III yang pendek.

"Karena masa sidang kami pendek sekali hanya 29 hari. Jadi kami coba menyesuaikan semua acara. Tentu kami berharap, kalau bisa besok sudah masuk suratnya, tapi itu kan kewenangan Presiden, kami tidak bisa apa-apa," tandasnya.