Jokowi Bagikan SK Hutan Sosial dan Adat: Harus Produktif, Jangan Ditelantarkan

Oleh Lizsa Egeham pada 07 Jan 2021, 17:03 WIB
Diperbarui 07 Jan 2021, 17:03 WIB
Jokowi
Perbesar
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan bantuan modal kerja (BMK) kepada 60 pengusaha mikro dan kecil masing-masing Rp 2,4 juta di halaman Istana Kepresidenan Bogor.Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, program pembagian Surat Keputusan (SK) hutan sosial, adat, dan hutan tanah obyek reformasi agraria atau TORA merupakan upaya pemerintah mencegah terjadinya konflik lahan.

Karena itu, dirinya berharap tanah tersebut tidak ditelantarkan dan digunakan untuk kegiatan yang produktif.

Total hari ini dia membagikan sebanyak 2.929 SK Perhutanan Sosial secara serentak se-Indonesia di Istana Negara Jakarta, Kamis (7/1/2020). Di kesempatan ini, dia juga menyerahkan 35 SK Hutan Adat seluas 37.500 hektare dan 58 SK TORA seluas 72 ribu hektare di 17 provinsi.

"Saya tidak ingin hanya sekedar membagi-bagikan SK. Ini akan saya ikuti, akan saya cek terus, untuk memastikan bahwa lahan ini betul-betul dipakai untuk kegiatan produktif, tidak diterlantarkan," kata Jokowi melalui tayangan Youtube Sekretariat Presiden.

Menurut dia, lahan yang diberikan tersebut bermanfaat untuk ekonomi masyarakat. Jokowi meminta masyarakat menggunakan lahan tak hanya untuk kegiatan produktif, namun juga ramah lingkungan.

"Ini penting yang kedua tadi. Jangan sampai sudah dapat SK ini, kemudian dipindahtangankan ke orang lain. Hati-hati. Saya ikuti, meskipun dari Jakarta, saya bisa ikuti ini," ungkap Jokowi.

Menurut dia, banyak komoditi yang dapat dikembangkan dan ditanam oleh setiap daerah. Selain agroforestry, dapat pula dimanfaatkan untuk bisnis ekowisata dan bisnis bio-energy.

"Saya lihat di desa-desa, beberapa provinsi, kota, sudah masuk ke ekowisata dan laku dan menguntungkan, dan memberikan hasil. Juga terkait agrosilvopastoral, ini juga, kemudian bisnis bio-energy, juga bisnis hasil hutan bukan kayu," tutur dia.

"Bisa pilih yang cocok sesuai provinsi dan wilayah masing-masing, dan juga bisnis industri kayu rakyat. Banyak yang tanam, entah sengon, atau akasia," kata Jokowi.

 

Kementerian Juga Harus Turun

Jokowi juga meminta kementerian terkait membantu kelompok usaha perhutanan sosial dalam mendapatkan akses permodalan.

Dia meyakini apabila cara-cara tersebut dilakukan, masyarakat akan meraup keuntungan yang besar.

"Saya minta dilakukan terobosan-terobosan kebijakan yang terkonsolidasi dan terintegrasi antar kementerian, pusat, provinsi, kabupaten/kota. Hutan bs dipelihara, tp keuntungan bs dicapai masyarakat," kata Jokowi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓