Penyidik Polda Metro Jaya Kembali Panggil Korlap Aksi 1812 Rizal Kobar

Massa Aksi 1812 Sudah Berkumpul Untuk Menyampaikan Aspirasi Membebaskan Pimpinan FPI Rizieq Shihab. (Foto: Yopi Makdori/Liputan6.com).

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya kembali memanggil Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi 1812, Rizal Kobar. Dia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 pada unjuk rasa 18 Desember 2020 lalu.

"Besok adalah panggilan kedua kepada Korlap Aksi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Senin (4/1/2021).

Yusri mengatakan penyidik sudah mengantongi nama pihak-pihak yang diduga mengetahui kerumunan saat aksi 1812. Selain Rizal Kobar, Yusri menyebut ada dua nama lagi yang diminta menemui penyidik pada Selasa, 5 Januari 2021.

"Besok selain Rizal ada AS (Abdul Rasyid), dan AR (Asep)," beber dia.

Dikonfirmasi terpisah, Korlap Aksi 1812 Rizal Kobar memastikan akan hadir di Polda Metro Jaya. Rizal mengakui ini adalah panggilan kedua yang dilayangkan kepadanya. Sebelumnya dia berhalangan hadir karena sedang berada di luar kota.

"Iya besok Insyaallah saya hadir, suratnya sudah dilayangkan. Sebenarnya pemanggilan pertama tanggal 29 Desember saya minta ditunda karena saya di luar kota saat itu," ucap Rizal.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Aksi demo menuntut pembebasan Rizieq Shihab dan pengusutan penembakan 6 orang anggota FPI digelar ratusan orang di kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (18/12). Aksi ini dibubarkan polisi karena dianggap langgar protokol kesehatan.

2 dari 2 halaman

Naik ke Penyidikan

Massa 1812 Menuntut Pemimpin FPI RIzieq Shihab Dibebaskan. (Foto: Yopi Makdori/Liputan6.com).

Sebelumnya, Yusri menyebut perkara dugaan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada aksi 1812 telah naik dari penyelidikan ke penyidikan.

Salah satu bukti yang dikantongi penyidik adalah rekaman video yang beredar di media sosial. Terlihat, adanya kerumunan massa yang terjadi di tengah pandemi Covid-19.

Yusri kemudian menyinggung pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta. Kebijakan ini antara lain melarang masyarakat untuk membuat kerumunan.

"Memang semua kegiatan apa pun yang sifatnya berkerumun tidak diperbolehkan karena melanggar aturan," ujar dia.