Soal Dugaan FPI Berafiliasi Kelompok Teroris, Pengacara: Itu Oknum

FOTO: Suasana Sekitar Markas FPI Pasca Dibubarkan Pemerintah — Warga berjalan di depan poster Rizieq Shihab di Jalan Petamburan 3, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Pemerintah memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan organisasi massa Front Pembela Islam (FPI). (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta Tim pengacara Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar menolak FPI disebut berafiliasi dengan kelompok teroris. Menurut Aziz, pernyataan pemerintah yang menyebut adanya anggota FPI yang bergabung dengan kelompok teroris tak bisa digeneralisasi.

"Itu oknum, dan tidak dapat digeneralisir. Yang jelas FPI menentang segala bentuk terorisme dan aksi teror," ujar Aziz dikonfirmasi, Kamis (31/12/2020).

Aziz mengatakan, sejak didirikan, FPI sangat menentang berbagai bentuk terorisme. Aziz memberikan contoh anggota partai yang melakukan korupsi, pihak partai tak mau disebut partainya sengaja didirikan untuk merampok uang rakyat.

"Jika ada suatu partai banyak anggotanya terjerat kasus korupsi, apa kita dapat generalisir bahwa partai itu menjadikan korupsi jadi tujuannya?" kata Aziz.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menko Polhukam RI, Mahfud MD didampingi sejumlah menteri dan kepala lembaga negara mengumumkan pelarangan aktivitas FPI. Mahfud menjelaskan FPI sebenarnya telah dinyatakan bubar sejak Juni 2019.

2 dari 2 halaman

FPI Dibubarkan

Diberitakan sebelumnya, pemerintah resmi membubarkan FPI. Salah satu alasanya, yakni terdapat 35 pengurus maupun anggota FPI yang terlibat tindak pidana terorisme.

Dari 35 orang tersebut, 29 di antaranya sudah dijatuhi vonis bersalah dan dipidana.

"Bahwa pengurus dan atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (30/12/2020).