Setara Institute: Masalah Toleransi Jadi Tantangan Terbesar Menteri Agama Baru

Liputan6.com, Jakarta Jokowi resmi melantik Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama bersama 5 menteri dan 6 wakil menteri baru lainnya di Istana Kepresidenan Jakarta. 

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Ismail Hasani berharap, Yaqut Cholil Qoumas bisa menjawab harapan publik terkait dengan aspirasi menteri untuk semua agama dan keyakinan.  Menurut Ismail, menjaga toleransi antar umat beragama dinilai menjadi salah satu tantangan bagi pria yang biasa disapa Gus Yaqut itu.

"Saya ingin mengingatkan bahwa menteri agama adalah menteri untuk semua agama dan keyakinan," ujar Ismail Hasani kepada wartawan, Rabu (23/12/2020).

Karena itu, kata Ismail, salah satu tantangan yang harus dijawab menteri agama baru pengganti Fachrul Razi itu adalah memberikan pelayanan keagamaan baik itu dalam kegiatan keagamaan maupun juga pendidikan keagamaan untuk semua agama kepercayaan.

"Saya berharap menteri agama menjalankan kepemimpinan toleransi dan antikorupsi dan melayani. Jadi menjalankan kepemimpinan toleransi antikorupsi dan melayani," tuturnya.

Ismail mengatakan, isu toleransi sudah sejak lama menjadi tantangan pemerintah. Dia melanjutkan, isu toleransi menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) Kementerian Agama selain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kepolisian.

"Dan ini harus ditangani dan direspons secara baik oleh menteri agama baru, dan dengan menggunakan cara-cara yang demokratis. Tidak seperti Pak Fachrul Razi sebelumnya misalnya visi menangani toleransi memang ada, tapi cara-cara yang ditawarkannya adalah cara-cara yang kurang demokratis, seperti sertifikasi ulama, penyediaan bacaan khutbah dan lain sebagainya, ini saya kira sesuatu yang mengikis jaminan kebebasan sipil warga," ujarnya.

Adapun tantangan lain yang harus dijawab Yaqut Cholil Qoumas, kata dia, adalah mengenai 421 produk hukum daerah yang diskriminatif dan 72 produk hukum daerah yang intoleran.

Dia mengakui, masalah Perda-perda diskriminatif itu merupakan kewenangan langsung dari Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan perhatiannya.

Namun,karena sebagian besar Perda-perda ini berhubungan dengan soal kehidupan keagamaan atau diskriminasi-diskriminasi berbasis agama dan keyakinan, Yaqut menurut Ismail harus memberikan perhatian bagaimana kemudian mengambil prakarsa mengatasi persoalan Perda-perda diskriminatif.

"Karena Perda-perda inilah di lapangan menjadi justifikasi, menjadi pembenaran praktek-praktek diskriminasi,"  kata dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: