Cara Pemprov DKI Agar ASN Tak Keluar Jakarta Jelang Libur Natal dan Tahun Baru

Liputan6.com, Jakarta - Jelang libur natal dan tahun baru 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat mobilitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkup DKI. Langkah ini sebagai antisipasi para ASN keluar Jakarta di tengah tingginya angka kasus Covid-19.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir kinerja para ASN DKI dilakukan secara virtual 50 persen, sedangkan 50 lainnya dilakukan di kantor. Bagi ASN yang bekerja dari rumah, melakukan pelaporan kerja dengan sistem e-kinerja.

"ASN yang menjalanakan tugas secara WFH melaporkan kinerja hariannya melalui viritual dengan sistem e-kinerja," kata Chaidir, Jumat 18 Desember 2020.

Chaidir mengatakan, akan dilakukan oleh atasan langsung pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) atau Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD).

"Bila dalam monitoring evaluasi (monev) pada sistem e-kinerja dijumpai tidak ada laporan, maka atasan langsung dapat memeberikan sanksi," ujarnya.

Pemberian sanksi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin atau PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

"Demikian implementasinya dan sudah diterapkan sejak awal dari mulai adanya Pandemi Covid, bagi Pemprov DKI Jakarta sudah tidak menjadikan kendala," ungkapnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: