Polda Jabar Diminta Rangkul Tokoh Agama Redam Polemik Rizieq Shihab

Datangi Polda Metro Jaya, Rizieq Shihab Diperiksa Sebagai Tersangka — Rizieq Shihab (tengah) memberi keterangan sesaat sebelum masuk gedung utama Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (12/12/2020). Rizieq Shihab akan menjalani pemeriksan sebagai tersangka penghasutan dan kerumunan di tengah pandemi Covid-19. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta meminta kepolisian, khususnya kepolisian daerah (Polda) mewaspadai munculnya kelompok ekstrimis di tengah polemik kasus kerumunan Pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizieq Shihab.

Menurut dia, sejumlah momen dan isu seperti perayaan Natal dan Tahun Baru, Penahahan Rizieq Shihab, dan kapitalisasi isu-isu agama lainnya bisa menjadi pemantik bagi kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan aksi teror.

"Sebenarnya situasinya sekarang normatif aman tetapi karena ada dua pemicu yakni menjelang Natal dan Tahun Baru kemudian ada peristiwa penahanan MRS (Rizieq Shihab) bisa jadi pemicu kelompok tertentu untuk melakukan aksinya," kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (17/12/2020).

Stanislaus mengatakan, isu agama merupakan persoalan yang sangat sensitif di Indonesia. Sehingga, bisa membangkitkan emosi massa, menggalang massa. Apalagi, jika tidak segera diantisipasi isu bisa membangkitkan kelompok-kelompok teror yang sebelumnya tertidur.

"Kelompok (teror) yang dulu sudah diam bisa bangkit, karena dia merasa "wah ini ada panggilan agama". Dia merasa bahwa ada peristiwa propaganda, kelompok agama mendapat tekanan dari pemerintah. Itu yang membuat mereka merasa terpanggil. Ini berbahaya," ucap dia.

Menurut dia, Front Pembela Islam (FPI) yang bersinggungan dengan pemerintah kecil kemungkinan melakukan aksi-aksi teror. "Seperti yang sudah-sudah FPI hanya menyuarakan pendapat dengan mendatangi Polres atau Polsek," ucap dia.

Sebagai langkah antisipasi, Stanislaus menyarankan agar kepolisian, khususnya kepolisian daerah seperti wilayah Jawa Barat yang dinilai mempunyai basis kelompok islam yang kuat, untuk menjalin komunikasi dengan tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Selain dengan pendekatan komunikasi, menurut Stanislaus kepolisian juga memperkuat fungsi intelijen dalam melakukan deteksi dan cegah dini terutama terkait potensi terorisme.

"Ini tentu menjadi ranahnya Densus 88 Antiteror menjadi ranahnya intelijen di lapangan supaya mewaspadai gerakan-gerakan yang mengarah ke sana," ucap dia.

Kemudian, Stanislaus menambahkan masyarakat juga harus proaktif jika melihat ada kelompok atau orang yang mencurigakan.

"Kelompok atau orang yang memperlihatkan karakter berlawanan dengan pemerintah, mengarah kebencian kepada pemerintah ini harus segera proaktif lapor kepada aparat keamanan," ujar dia.

Terakhir, Stanislaus meminta kepada kepala daerah bersinergi dengan pemerintah pusat guna menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Polisi menahan pemimpin FPI Rizieq Shihab setelah memeriksanya sekitar 11 jam di Polda Metro Jaya. Minggu (13/12) dini hari. Apa alasan penahanan Rizieq?

2 dari 2 halaman

Tidak Saling Menyalahkan

Selain persoalan itu, Stanislaus juga menyoroti pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil baru-baru ini yang meminta Menko Polhukam Mahfud Md ikut bertanggungjawab atas terjadinya kerumunan pada saat kegiatan yang dihadiri oleh Rizieq Shihab.

Stanislaus menyebut, pernyataan Ridwan Kamil kurang elok. Menurut dia, sebagai bagian dari pemeritahan seharusnya Ridwan Kamil jangan menyalahkan pemerintah.

"Pernyataan itu saya kira tidak elok, kan pemerintah punya porsinya masing-masing dan Pak Mahfud sudah menjelaskan secara detail di twittternya. Kalau pun misalnya menenteng, Ridwan Kamil sebaiknya tidak menyuarakan ke publik, tapi didatangi kemudian di omongan tidak ekspos ke publik seperti ini," ucap dia.

Stanislaus malah mempertanyakan motif Ridwan Kamil berucap demikian. Apakah ini merupakan strategi untuk menggalang massa.

"Harusnya pemerintah satu suara saat ini. Ridwan kamil posisinya Gubernur. Kalau tidak satu suara ya berbahaya karena masyarakat menjadi bingung ketika melihat pemerintah tidak kompak. Kemudian ini bisa dikapitalisasi oleh kelompok tertentu. Isu ini untuk mendiskreditkan pemerintah," tandas dia.