Walk Out Saat PSI Bicara, Anggota DPRD DKI Dinilai Gagal Tangkap Semangat Transparansi

20151120-Gedung DPRD DKI Jakarta — Gedung DPRD DKI Jakarta. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - DPRD DKI Jakarta dinilai gagal mengikuti perkembangan zaman lantaran mayoritas fraksi walk out kala Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan bicara di Rapat Paripurna. Sikap tersebut juga tidak menunjukkan kedewasaan anggota dewan sebagai figur politisi lama.

Peneliti Kebijakan Publik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad mengatakan, anggota DPRD DKI Jakarta gagal dalam dua hal. Pertama, anggota DPRD DKI dinilai gagal dalam menangkap semangat zaman yang menuntut transparansi lebih besar.

"Mereka menyangka bahwa tradisi kartel politik akan selamanya bisa dipertahankan. Mereka gagal mengantisipasi secara baik akan munculnya kekuatan politik baru yang menjadi wakil semangat transparansi itu. Akhirnya yang terjadi adalah reaksi yang tidak patut, seperti WO dari sidang ketika kelompok politik yang berseberangan dengan mereka akan berbicara," katanya di Jakarta.

Kemudian, dia menambahkan, anggota DPRD DKI Jakarta juga tidak menunjukkan sikap dewasa sebagai figur politisi lama. Mereka tidak mau mendengarkan suara lain di luar kebiasaan dan tradisi.

"Ini memprihatinkan. Mestinya, jika tidak setuju, mereka bisa debat habis-habisan pandangan PSI, bukan malah walk out ketika PSI bicara," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebut, pembahasan RAPBD 2020 masih memungkinkan, sebab hal tersebut dapat dikejar dengan waktu yang ada.

2 dari 2 halaman

Tolak Kenaikan RKT

Saidiman mengungkapkan, PSI layak mendapatkan apresiasi dari masyarakat lantaran berani menyuarakan penolakan terhadap kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT).

"Semangat ini perlu ditularkan ke daerah-daerah lain. Tidak kebayang selama ini bagaimana para anggota dewan memperkaya diri secara 'legal' dengan menentukan pendapatannya sendiri melalui pelbagai skema kebijakan. Tanpa kontrol seperti yang dilakukan PSI, ketidakpatutan itu akan terus terjadi di banyak daerah," tutupnya.

Diketahui sebelumnya, dalam rapat Raperda tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2015 di gedung DPRD DKI Jakarta Senin (14/12), sejumlah fraksi melakukan aksi walkout ketika PSI mendapatkan giliran berbicara menyampaikan pandangan umumnya. Aksi walkout diduga sebagai respons atas sikap PSI menolak kenaikan RKT dan Gaji DPRD DKI Jakarta.