PKS Ingatkan BPOM Profesional Keluarkan Izin Vaksin Covid-19 dari Luar Negeri

FOTO: Kepala BPOM Paparkan Terkait Vaksin COVID-19 Sinovac — Kepala BPOM Penny K Lukito menyampaikan keterangan terkait vaksin COVID-19 di Gedung BPOM, Jakarta, Kamis (19/11/2020). Penny mengatakan Emergency Use of Authorization (EUA) vaksin COVID-19 Sinovac diharapkan bisa keluar pada minggu ketiga/keempat Januari 2021. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto mengingatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk bersikap profesional dalam melakukan uji klinis fase III vaksin Covid-19, terutama yang berasal dari luar negeri, salah satunya Sinovac.

"Jangan sampai karena tekanan pemerintah atau kejar tayang maka proses perizinan digampangkan atau keluar dari standar proses yang ada," kata Mulyanto dalam keterangannya, Senin (14/12/2020).

Anggota Komisi VII DPR RI ini berharap, BPOM bisa terus menerapkan prosedur yang sesuai termasuk tingkat validitasnya pada vaksin Covid-19. Bahkan, jika diperlukan bisa membuka informasi prosedur perizinan tersebut kepada masyarakat dan ahli agar dapat diawasi bersama-sama.

"Standar ilmiah ini harus menjadi batu uji empiris BPOM, sehingga setiap prosedur pengujian dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian masyarakat jadi lebih yakin bahwa vaksin Covid-19 buatan Sinovac imunogenitas efektif dan aman bagi penggunanya," jelas Mulyanto.

Menurut dia, setiap ukuran ilmiah itu sudah baku dan mempunyai indikator jelas. Sehingga, jika ada yang merugikan masyarakat terutama dalam proses vaksin Covid-19, ini bisa dihindari.

"Sehingga selama hasil uji klinis tahap III ini terbuka bagi masyarakat ilmiah, maka tipu-tipu ilmiah yang akan merugikan masyarakat dapat dihindari," kata Mulyanto.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lonjakan kasus positif COVID membuat banyak negara bagian dan wilayah AS memperketat kembali PSBB, antara lain dengan membatasi kapasitas dan jam operasi restoran serta kegiatan dalam ruangan lain. Ini meresahkan pelaku usaha, meski kini ada harapan ...

2 dari 2 halaman

Semua Mata Menyorot BPOM

Mulyanto menerangkan, hal ini sesuai dengan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang mendorong agar vaksin yang digunakan harus terbukti efektivitas, imunogenitas, dan keamanannya.

"Hal itu dibuktikan dengan telah melewati uji klinis fase tiga yang sudah dipublikasikan," jelas dia.

Mulyanto menambahkan, sekarang ini semua mata menyorot ke BPOM. Jangan sampai sebagai badan pengawas yang independen dan obyektif, BPOM dapat disetir pihak tertentu.

"Ini tidak kita inginkan bersama. Kredibilitas BPOM akan dipertaruhkan. Kalau demikian akhirnya yang dirugikan uang negara dan rakyat juga," kata dia.

DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
BPOM
Organisasi
BPOM adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Lihat Selengkapnya
BPOM
COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
PKS
Vaksin Covid-19