Jerat Baru Rizieq Shihab di Kasus Kerumunan

Wakil Sekretaris Front Pembela Islam (FPI), Aziz Yanuar menyatakan pimpinan FPI Rizieq Shihab sudah mengetahui dirinya menjadi tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan.

Meski diancam akan dijemput paksa oleh Kepolisian, Aziz enggan memberitahu keberadaan Rizieq demi keamanan.

"Insyaallah Habib sudah mengetahui (status tersangka). Untuk alasan keamanan kami tidak bisa mengekspos lokasi persisnya beliau seperti itu,” kata Aziz di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (10/12/2020).

Saat ini, Azis menyatakan pihaknya masih berdiskusi langkah apa yang akan diambil terkait kasus yang menjerat pimpinannya.

"Kita masih akan berdiskusi dengan tim lainnya, terkait penetapan tersangka tersebut akan tetapi kita memang sudah meperkirakan penetapan tersangka," ucapnya.

Azis menyebut yang terjadi pada Rizieq adalah upaya kriminalisasi. "Ini memang memang ada arah duagaan untuk krimininaslisi, ketidakadilan terhadap Habib Rizieq Shihab," katanya.

Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengaku bakal bertemu dulu dengan pimpinannya itu untuk menentukan langkah apa yang selanjutnya bakal ditempuh.

"Nanti saya ketemu beliau dulu," jawab Munarman singkat kepada Liputan6.com, Kamis (10/11/2020).

Untuk saat ini, pihaknya belum bisa mengungkap langkah apa yang akan diambil. Oleh karenanya ia akan menemui Rizieq untuk mendiskusikan kabar penetapan tersangkanya.

Penetapan Rizieq Shihab mendapat sorotan dari pimpinan MPR. Wakil Ketua MPR-RI Jazilul Fawaid meminta proses hukum terhadap sang imam besar FPI itu tidak mencederai rasa keadilan.

"Kita hormati proses hukum yang berjalan agar terbuka, adil dan transparan. Pastikan tidak ada tindakan yang menyalahi prosedur dan menciderai rasa keadilan," katanya, Kamis (10/12/2020).

Jazilul mendorong agar proses hukum Rizieq mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kemudian, berpegang asas kesamaan di mata hukum.

"Kami juga ingatkan agar semua berpegang pada asas kesamaan di depan hukum dan praduga tak bersalah," imbuhnya.

Menurut Wakil Ketua Umum PKB, Rizieq belum tentu bersalah sebelum divonis. Semua akan dibuktikan dalam pengadilan.

"Kita tidak boleh menvonis MRS dkk pasti bersalah sebelum dibuktikan di pengadilan. Tersangka belum tentu bersalah sebelum vonis bersalah jatuh," pungkasnya.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengatakan, penetapan tersangka  Rizieq Shihab harus mencerminkan hukum sebagai instrumen mendidik bukan membidik.

"Hukum benar-benar dijadikan sebagai instrumen yang mendidik bukan sebagai instrumen untuk membidik," kata Buya Anwar dikutip dari Antara, di Jakarta, Kamis (10/12/2020).

Ia mengatakan, penegakan hukum terkait Habib Rizieq juga harus berlaku bagi setiap pihak yang melakukan dugaan pelanggaran serupa. Dengan begitu, hukum akan tegak tidak terkesan tebang pilih dan tidak mengusik rasa keadilan.

Karena jika hukum tidak seperti disebut di atas, Anwar menyebut akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena ada kesan hukum tidak memperlakukan sama warga negaranya.

"Oleh karena itu, kita mengharapkan agar semua orang atau pihak yang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Habib Rizieq tanpa kecuali, juga harus dijadikan sebagai tersangka," katanya.

Anwar mengimbau masyarakat agar dapat tenang dan jernih menyikapi penetapan Habib Rizieq sebagai tersangka.

"Masyarakat juga agar mendukung pihak kepolisian untuk benar-benar bisa menegakkan hukum secara baik dan tidak dengan tebang pilih. Agar pihak kepolisian bisa berbuat dengan baik dan dengan seadil-adilnya," kata dia.