Komisi X DPR Sebut Baru 50 Persen Sekolah yang Siap Pembelajaran Tatap Muka

Oleh Yopi Makdori pada 04 Des 2020, 09:30 WIB
Diperbarui 04 Des 2020, 09:42 WIB
FOTO: Simulasi Sekolah Menuju Kenormalan Baru
Perbesar
Simulasi belajar mengajar di Sekolah Nasional Satu (Nassa School), Bekasi, Rabu (24/6/2020). Menuju kenormalan baru, Nassa School memberlakukan protokol kesehatan COVID-19 dengan membatasi jumlah siswa serta penggunaan teknologi ultraviolet untuk membersihkan kelas. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyebut, 50 persen saja sekolah yang layak menggelar pembelajaran tatap muka pada 2021. Menurutnya, hal ini mengacu pada hasil hasil survei Bank Dunia.

Hal ini disampaikannya dalam diskusi di Gedung DPR dengan tema 'Pro-Kontra Sekolah Tatap Muka di Tengah Pandemi' Kamis 3 Desember 2020.

"Kalau dirujuk pada hasil survei Bank Dunia tiga minggu yang lalu, hasil surveinya mengkonfirmasi bahwa tidak lebih dari 50 persen sekolah-sekolah kita yang siap melaksanakan pengadaan alat kesehatan protokol di sekolah-sekolah," kata Syaiful.

Menurut dia, hal ini harus diakui jujur. Dan sudah disadari Kemendikbud dan DPR.

"Memang harus jujur diakui bahwa tidak semua sekolah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dan ini disadari betul oleh Kemendikbud dan oleh kami semua," jelas Syaiful.

Karena itu, harus dipikirkan skema bantuan yang tepat. Bisa melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paud untuk membeli berbagai alat protokol kesehatan. Namun, tentu kurang menunjang.

"Kalau dimungkinkan ada skema bantuan untuk sekolah di luar relaksasi dana BOS," kata Syaiful.

2 dari 3 halaman

Masih Sulit

Syaiful menuturkan, soal dana tentu sangat berat. Melihat beban negara dalam menghadapi pandemi Covid-19 sudah banyak.

"Tentu ini bukan perkara gampang karena saat yang bersamaan kesulitan keuangan negara juga mendarat," kata dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓