Amarah Jokowi dan Kinerja Menko Luhut Tangani Covid-19 yang Jadi Sorotan

Adalah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang diberi tanggung jawab oleh Jokowi untuk menangani Covid-19 sejak 14 September 2020 lalu.

Luhut membawahi 9 provinsi yakni, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.

Luhut bahkan telah mengundang seluruh kepala daerah di Jawa untuk rapat koordinasi. Dalam rapat itu, Luhut mengungkap, diberi waktu dua minggu untuk mengendalikan Covid-19.

"Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate dan penurunan mortality rate," kata Luhut, 15 September lalu.

Namun, penunjukan Luhut untuk menangani Covid-19 menuai kritik. Bahkan, kinerja Luhut kini menjadi sorotan karena kasus Corona justru terus meningkat.

Epidemiolog asal Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menilai, kerja Luhut belum terlihat. Dia menilai, Luhut belum berhasil tangani pandemi Corona Covid-19 di 9 provinsi besar.

"Fakta hingga saat ini belum berhasil," kata Dicky saat dihubungi merdeka.com, Rabu, 2 Desember 2020.

Menurut Dicku, seharusnya pengendalian pandemi di Indonesia dipegang oleh Kementerian Kesehatan. Terbukti, Kemenkes berhasil meredakan penyakit dan wabah, mulai dari TBC, malaria, dan flu burung.

"Harusnya menteri kesehatan, yang melead. Bahwa ada pro dan kontra terkait menkes ya itu di luar dari kondisi, siapapun karena yang bergerak, kompetensi dan skill ya itu Kemenkes dan itu sudah terbukti," ucap dia.

Dicky menilai tak jadi masalah jika menteri lain yang ditugaskan untuk menangani pandemi Covid-19. Tetapi, dia menegaskan kembali leading sektornya adalah Kemenkes.

"Kita tidak boleh berdasarkan orang perorang, karena ini harus by system. Saya termasuk tidak melihat efektifitas dari penunjukan baik itu ad hoc pada sosok-sosok figur tertentu. Harus by system terlepas setuju atau tidak menkes karena bekerja bukan menteri kesehatan jajaran birokrasinya ini yang akan bergerak dan tidak musti menkes yang handal memahami benar pandemi," kata Dicky.

Hingga berita ini diturunkan, merdeka.com tidak berhasil mengontak Menko Luhut. Begitu pula dengan juru bicaranya, telepon dan WhatsApp merdeka.com tak berbalas.

Namun Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menekankan, peringatan Jokowi tak cuma ditujukan untuk para menteri di jajaran kabinet. Tapi juga jajaran kepala daerah dan juga masyarakat itu sendiri.

"Sekali lagi, bukan hanya kepada pemerintah, pemerintah daerah, tetapi seluruh masyarakat harus aware bahwa terjadi kenaikan dari minggu kemarin. Untuk itu, ini menjadi semangat bersama untuk meningkatkan kesadaran kembali. Intinya ada di situ," terang Moeldoko.

Kritik terhadap Luhut juga datang dari Anggota Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan Netty Prasetiyani.

Politikus PKS ini mengaku sudah berkali-kali menyampaikan kritik terkait penunjukan Luhut yang tidak pernah menyentuh bidang kesehatan. Dia menilai, seharusnya Menkes sebagai leading sector dalam penangan pandemi.

"Oleh sebab itu, bukan hal aneh kalau sekarang angka kasus Covid di Jateng dan DKI meningkat, karena sejak awal yang jadi ujung tombaknya bukan Kementerian yang bersentuhan langsung dengan bidang kesehatan," kata Netty.

Netty juga tidak yakin dengan kinerja Luhut yang pernah mengemban berbagai jabatan di masa pandemi, mulai dari menjadi Plt Menteri Perhubungan saat Budi Karya terpapar Covid-19, penanggungjawab penanganan Covid-19, hingga plt Menteri KKP meski kini digantikan sementara.

"Hal ini dapat mengundang pertanyaan publik, kenapa begitu, seolah pembantu Presiden tidak ada yang lain," ungkap Netty.

Netty pun merasa kinerja penanganan Covid-19 di 9 provinsi harus segera dievaluasi. Apalagi beberapa minggu kemarin Jawa Tengah dan DKI Jakarta menjadi penyumbang penambahan kasus di Indonesia.

"Kinerja penanganan Covid-19 di 9 Provinsi ini harus dievaluasi. Mana janji akan segera menyelesaikan persoalan Covid-19 di 9 provinsi tersebut? Presiden seharusnya mengevaluasi penunjukkan tersebut, jangan malah menyalahkan kepala daerah," papar Netty.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Doni Monardo mengatakan, Presiden Joko Widodo memintanya bekerja keras dalam menangani virus Corona ini. Tak hanya dirinya, permintaan serupa disampaikan kepada menteri terkait dan kepala daerah.

Permintaan ini disampaikan Jokowi setelah kasus aktif Covid-19 meningkat. Pekan lalu, persentase kasus aktif Covid-19 nasional masih 12,78 persen, kini naik menjadi 13,41 persen.

"Bapak presiden meminta kami untuk bekerja keras," ujar Doni, Selasa, 1 Desember 2020.

Di saat kasus aktif Covid-19 meningkat, persentase kesembuhan Covid-19 merosot. Doni menyebut, pekan lalu kesembuhan Covid-19 berada di angka 84,03 persen. Sedangkan pekan ini turun menjadi 83,44 persen.

Meski persentase kesembuhan menurun, Doni mengklaim penanganan Covid-19 di Indonesia lebih baik dibandingkan dunia. Hal itu ditandai dengan persentase kesembuhan Covid-19 Indonesia lebih tinggi dari rata-rata dunia.

"Angka kesembuhan global sekarang ini berada pada posisi 69,04 persen, sedangkan kita adalah 83,44 persen," ucap Doni.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini menambahkan, Jokowi juga meminta kepada menteri, kepala lembaga hingga masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap Covid-19. Menurut dia, pandemi Covid-19 masih berlangsung sehingga potensi penularan tinggi.

"Dengan peringatan bapak presiden ini membuat kita senantiasa tetap waspada," tandas Doni.

Reporter : Intan Umbari Prihatin

Sumber : Merdeka