Sukses

Muhammadiyah: Isu Separatisme di Papua Harus Ditangani Serius

Dia mengimbau pemerintah untuk melakukan berbagai pendekatan, tak terkecuali pendekatan militeristik.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyatakan, isu separatis di Papua harus ditangani serius oleh pemerintah. Menurutnya, saat ini apa yang terjadi di Bumi Cenderawasih mengancam kesatuan bangsa.

"Situasi di Papua saat ini benar-benar harus mendapat perhatian serius dari kita bersama karena apa yang terjadi di sana sekarang ini benar-benar telah mengancam persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Mereka telah menyatakan dirinya ingin keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk negara sendiri yaitu negara Papua," tegas Anwar Abbas dalam keterangan tulis pada Senin (30/11/2020).

Sebab itu, dia mengimbau pemerintah untuk melakukan berbagai pendekatan, tak terkecuali pendekatan militeristik. Abbas menilai gerakan separatis Papua sudah mendapatkan dukungan di sejumlah negara, baik itu secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

"Untuk itu Muhammadiyah menghimbau pemerintah untuk fokus dalam menghadapi gerakan separatis tersebut dengan berbagai pendekatan, mulai bersifat soft berupa dialog sampai kepada pendekatan militer, karena kalau pemerintah tidak bersungguh-sungguh dalam menghadapi masalah ini maka tidak mustahil Papua dan Papua Barat akan bisa bernasib seperti Timor Timur," sebutnya.

Menurutnya, sebagai negara yang berdaulat, mestinya Indonesia enggan kedaulatannya diganggu. Untuk itu persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa mesti dilekatkan kembali.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Polri Membantah Militeristik

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono membantah adanya penilaian miring bahwa TNI dan Polri mengedepankan pendekatan militeristik dalam penanganan berbagai persoalan di wilayah Papua dan Papua Barat, termasuk dalam hal penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Tidak ada pendekatan militer yang dilakukan. Yang dilakukan saat ini lebih pada penegakan hukum. Polisi yang dikedepankan, rekan-rekan TNI membantu," kata Irjen Argo dikutip dari Antara, di Timika, Sabtu (28/11/2020).

Argo menegaskan, aparat tidak serta-merta melakukan tindakan represif dalam melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang selama ini melakukan aksi teror penembakan di sejumlah wilayah di Papua.

"Sebelum dilakukan penegakan hukum, ada langkah-langkah preventif yang dilakukan mulai dari dialog, komunikasi dan lain-lain. Kita sama-sama menjaga jangan sampai masyarakat mendapat intervensi dari kelompok-kelompok yang lain yang pandangannya tidak setuju dengan kehadiran TNI dan Polri di tengah-tengah masyarakat," katanya.

Kehadiran aparat TNI dan Polri di tengah masyarakat Papua, katanya, justru untuk membantu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

"Tentu yang melakukan perbuatan pidana dan melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, maka akan dilakukan penegakan hukum," kata Irjen Argo.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.