HNW Tegaskan Tidak Anti-Vaksin Covid-19, tapi...

Oleh Delvira Hutabarat pada 25 Nov 2020, 08:30 WIB
Diperbarui 25 Nov 2020, 08:37 WIB
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW)
Perbesar
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) Saat Membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (15/9/2019). (Foto: Humas MPR RI)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid kerap melontarkan kritik terhadap rencana pemberian vaksin Covid-19 di Indonesia. Cuitannya bahkan menjadi viral dan diretweet ribuan warganet.

Meski demikian, pria yang kerap disapa HNW itu menegaskan, dirinya bukan kelompok anti vaksin atau antivaks.

“Tidak (anti vaksin) ya. Pasti kita mendukung vaksin, tidak mungkin tidak mendukung karena Covid-19 ini salah satu solusinya vaksin,” kata HNW kepada Liputan6.com, Selasa (24/11/2020) malam.

Meski demikian, ia menyebut protokol kesehatan dan usaha lain harus dilakuakan pemerintah, sebab vaksin hingga kini belum ditemukan.

“Sekalipun saya selalu sampaikan jangan hanya selalu andalkan vaksin, yang lain juga harus dikerjakan. Karena vaksin kan sampai saat ini belum ada. Kalau hanya andalkan vaksin korban terus berjatuhan, darurat kesehatan tetap berlaku. Karenanya sebelum vaksin ditemukan pemerintah harus maksimal,” ucapnya.

Kritikan terhadap vaksin yang kerap ia lontarkan, menurut HNW, lantaran pemerintah dinilai hanya bergantung pada satu vaksin saja, yakni Sinovac milik Tiongkok.

“Tentang vaksin, kan Pak Jokowi selalu mengatakan keselamatan rakyat yang tertinggi, nah vaksin kan untuk menghadirkan keselamatan rakyat, karenanya harusnya vaksin yang betul-betul dipastikan bisa menghadirkan keselamatan, jangan sampai menghadirkan yang disebut rakyat menjadi kelinci percobaan,” katanya.

 

2 dari 3 halaman

Belajar dari Kegagalan Negara Lain

Banner Infografis 180 Juta Warga Indonesia Target Vaksin Covid-19. (Liputan6.com/Abdillah)
Perbesar
Banner Infografis 180 Juta Warga Indonesia Target Vaksin Covid-19. (Liputan6.com/Abdillah)

Ia menyebut, Indonesia harus belajar dari kegagalan Sinovac dan Peru di mana telah jatuh korban dari pemberian vaksin.

“Kasus Brazil dan Peru misalnya, kan dua negara itu semula sudah teken kontrak dengan Sinovac, tapi kemudian dibatalkan, karena ada korban-korban. Saya ingatkan ada kasus di Brazil yang secara terbuka mengumumkan pembatalan kontrak pembelian Sinovac,” ucapnya.

“Di Indonesia sendiri kan sampai hari ini belum BPOM, Kimia Farma muapun Kemenkes kan belum berani men-declare bahwa vaksin itu keberhasilannya sudah di atas 70 persen, kan gak berani menyatakan itu,” tambahnya.

Wakil Ketua MPR itu menyebut, ada vaksin lain yang sudah terbukti aman 94 persen. “Sementara beberapa pihak sudah dua yang sudah menyampaikan keberhasilan uji klinik tahap ketiga di atas 94 persen. Ada dua, Modena dan satu yang di Amerika Serikat yang vaksin Jerman. Saya sampaikan jangan hanya mengandalkan dari satu pihak, yang ada dua kasus (korban). Itu kan (94 persen) tinggi sekali, dan itu diakui oleh Inggris oleh Amerika, New Zealand, Australia dan mereka akan mebeli vaksin itu,” terangnya.

Ia mengingatkan, jangan sampai karena pemerintah Indonesia telah memberikan DP pada produsen vaksin Sinovac, rakyat menjadi korban vaksin atau menjadi kelinci percobaan. Ia meminta pernyataan Presiden Jokowi agar keselamatan rakyat diutamakan harus selalu dipegang.

“Jadi jangan sampai hukum tertinggi yang dikatakan Pak Jokowi yakni keselamatan rakyat tidak dilaksanakan dengan maksimal, karena oemerintah karena terlanjur DP kan katanya, berapa ratus miliar itu. Terlanjur DP kan masalah lain juga sebenarnya, kenapa kepada pihak yang bermasalah,” tandasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓