Top 3 News: Muhammadiyah Merespons Desakan Pembubaran FPI

 Dorongan agar membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI) kembali ramai mengemuka dengan adanya hashtag #BubarkanFPI yang menjadi trending di Twitter.

Sebelumnya juga ada pernyataan dari Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang menyebut apabila perlu FPI dibubarkan saja, menyusul sejumlah kegiatan melanggar aturan yang dilakukan ormas tersebut.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyerahkan munculnya wacana pembubaran ormas FPI yang mengemuka di publik kepada negara.

"Negara sudah punya konstitusi, negara sudah punya perundang-undangan, negara sudah punya aturan, dan negara sudah punya perangkat," kata Haedar Nashir secara daring saat konferensi pers Jelang Tarjih Muhammadiyah XXXI di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Senin (23/11/2020).

Menurut Haedar, implementasi dari konstitusi, serta peraturan perundang-undangan disertai perangkat aparat yang dimiliki, sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara.

Selengkapnya...

Pemerintah Kota Jakarta Selatan mengungkapkan munculnya klaster Covid-19 di Kecamatan Tebet pasca-kerumunan massa pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri Pemimpin FPI Rizieq Shihab.

Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Isnawa Adji mengatakan, Puskesmas Kecamatan Tebet telah melakukan penelusuran kasus aktif atau activg (ACF) dan mendapati 97 warga di lingkungan RW 01 tempat kegiatan maulid berlae case findinngsung.

Mereka kemudian ditawari untuk mengikuti tes usap atau swab test Covid-19. Hasilnya, lima orang dinyatakan positif.

"Setelah Maulid itu, Sabtu (14/11) dilakukan swab di Tebet, dari 97 orang, ada lima yang positif," ujar Isnawa yang juga Ketua Gugus Tugas Covid-19 Jakarta Selatan seperti dikutip dari Antara, Senin (23/11/2020).

Menurut Isnawa, tidak diketahui pasti berapa jumlah warga yang hadir dalam kerumunan Maulid Nabi tersebut. Namun dia memastikan bahwa jemaah yang datang bukan hanya warga Tebet, tetapi juga dari berbagai daerah lain.

Selengkapnya...

Pergantian Kapolri akan berlangsung pada awal tahun 2021 mendatang atau pada saat Jenderal Idham Azis akan pensiun di Januari 2021.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni angkat bicara mengenai kriteria ideal Kapolri. Menurutnya, Kapolri seharusnya berpangkat Komisaris Jenderal Polisi.

"Dari Irjen wajib ke Komjen dulu, tidak serta merta lompat langsung Jenderal Polisi, melalui jabatan bintang tiga dahulu," kata Sahroni, saat dikonfirmasi, Selasa (24/11/2020).

Selain itu, Sahroni juga berpendapat bahwa agama bukan kriteria untuk menjadi seorang Kapolri, melainkan kapabilitas.

Selengkapnya...