KPK: Bukti Terus Menindak, 600 Izin Penyadapan Diminta ke Dewan Pengawas

Oleh Muhammad Radityo Priyasmoro pada 24 Nov 2020, 15:01 WIB
Diperbarui 24 Nov 2020, 15:02 WIB
FOTO: KPK Umumkan Hasil OTT Bupati Kutai Timur dan Istrinya
Perbesar
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (tengah) mengumumkan hasil OTT terhadap Bupati Kutai Timur Ismunandar di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2020). Ismunandar dan Istrinya Encek Unguria yang juga Ketua DPRD Kutai Timur tertangkap OTT di sebuah hotel Jakarta. (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan, sudah ada 600 izin penyadapan yang diminta ke Dewan Pengawas (Dewas). Menurut dia, hal itu adalah bukti, jika KPK tidak mengesampingkan penindakan ketimbang pencegahan.

"KPK bersikap bahwa tindakan penyelidikan dan penyidikan akan terus dilakukan di masa kapan saja. Bukti bahwa KPK masih melakukan tugas penindakan tidak kurang lebih dari 600 izin penyadapan dari Dewas," ujar Nawawi saat monitoring bersama Pemprov Banten di Serang, Selasa (24/11/2020).

Namun terkait langkah penindakannya, lanjut Nawawi, saat ini dilakukan secara senyap. Beberapa hal tengah ditelisik, seperti pengelolaan anggaran Covid-19 sampai penyelenggaraan pilkada.

"KPK tetap memasang mata dan sumber informasi itu sendiri, KPK adalah masyarakat," jelas dia.

Nawawi menyinggung, Banten, menjadi wilayah yang masuk dalam pemantauan KPK. Sebab menurutnya, ada laporan masuk terkait dugaan korupsi.

"KPK mencatat dugaan, misalnya gratifikasi, pungutan sampai bantuan sosial. Itu dari laporan pengaduan dari masyarakat," tandas Nawawi.

KPK Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta

Ilustrasi KPK
Perbesar
Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Sementara itu, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan stadion Mandala Krida di Yogyakarta. Adapun, disebutkan, pembangunan tersebut menggunakan APBD Tahun Anggaran 2016-2017.

"Saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh KPK dalam perkara dugaan korupsi pekerjaan pembangunan stadion Mandala Krida APBD 2016-2017 di pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (23/11/2020).

Sebelumnya, Ali menyatakan pihak lembaga antirasuah belum bisa menjelaskan lebih jauh terkait serangkaian kegiatan di Yogyakarta.

Namun, Ali tak menampik KPK sudah menetapkan pihak yang harus bertanggung jawab. "Untuk pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka belum bisa kami sampaikan saat ini," kata dia.

Ali mengatakan, sesuai dengan kebijakan KPK era Komjen Firli Bahuri, pengumuman tersangka akan dilakukan saat akan dilakukan proses penahanan terhadap para tersangka.

"Untuk itu pada waktunya nanti akan kami sampaikan siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Setiap perkembangan perkara ini pasti akan kami sampaikan kepada publik secara transparan dan akuntabel sebagimana amanat UU KPK," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓