Polemik Struktur Gemuk KPK dan Pembelaannya

Oleh Fachrur Rozie pada 23 Nov 2020, 07:44 WIB
Diperbarui 23 Nov 2020, 07:44 WIB
KPK Rilis Indeks Penilaian Integritas 2017
Perbesar
Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). KPK merilis Indeks Penilaian Integritas 2017. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Komjen Pol Firli Bahuri kembali menjadi sorotan. Belum usai soal polemik mobil dinas, kini kembali disorot soal penambahanan struktur di tubuh lembaga antirasuah itu.

Penambahan beberapa jabatan baru tersebut membuat tubuh KPK menjadi gemuk. Menurut mantan Komisioner KPK, Bambang Widjojanto, struktur baru KPK ini seolah tidak mengacu manajemen organisasi modern yang ringkas sekaligus kaya fungsi

"Struktur yang gemuk dan tidak kaya fungsi ini membuat rentang kendali pengawasan makin luas, sehingga timbulkan kerumitan dan kesulitan," kata Bambang, Rabu 18 November 2020.

Salah satu yang dipermasalahkan Bambang adalah munculnya jabatan staf khusus bagi pimpinan KPK dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaka).

Ketentuan staf khusus tersebut diatur dalam Bab IX yang meliputi Pasal 75 dan Pasal 76 Perkom itu.

"Staf khusus merupakan pegawai yang memiliki keahlian khusus, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan," demikian bunyi Pasal 75 Ayat (1) Perkom 7 Tahun 2020.

Staf khusus tersebut berjumlah paling banyak lima orang dengan keahlian meliputi bidang teknologi informasi, sumber daya alam dan lingkungan, hukum korporasi dan kejahatan transnasional, manajemen dan sumber daya manusia, eknomi dan bisnis, dan/atau keahlian lain sesuai kebutuhan KPK.

Staf khusus diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPK.

Pada Pasal 76 Ayat (1) disebut bahwa staf khusus mempunyai tugas memberikan telaah, rekomendasi, dan pertimbangan terkait isu strategis pemberantasan korupsi sesuai bidang keahliannya.

Pada Pasal 76 Ayat (2) disebutkan, dalam melaksanakan tugas tersebut, staf khusus menyelenggarakan tiga fungsi. Pertama, penalaran konsepsional suatu masalah sesuai bidang keahlian dan pemecah persoalan secara medndasar dan terpadu untuk bahan kebijakan pimpinan.

Dua, pemberian bantuan kepada pimpinan dalam penyiapan bahan untuk keperluan rapat, seminar atau kegiatan lain yang dihadiri oleh pimpinan. Ketiga, pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya atas perintah pimpinan.

"Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), staf khusus didukung oleh sekretariat pimpinan," demikian bunyi Pasal 76 Ayat (3).

Tak hanya Bambang, Indonesia Corruption Watch (ICW) turut melayangkan kritik. ICW berpandangan, penambahan struktur baru di KPK hanya pemborosan anggaran negara.

"Jadi, ICW menilai kebijakan (staf khusus) ini hanya pemborosan anggaran semata," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (19/11/2020).

Kurnia mengatakan, jika dilihat dalam Pasal 75 ayat (2) Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020, segala keahlian yang mesti dimiliki oleh staf khusus pada dasarnya sudah ada di setiap bidang kerja KPK. Menurut ICW, problematika KPK saat ini bukan pada kebutuhan staf khusus, melainkan perbaikan di level pimpinan.

Sebab, menurut Kurnia, seringkali kebijakan yang dihasilkan oleh pimpinan bernuansa subjektif tanpa diikuti dengan rasionalitas yang jelas.

"Jadi sekali pun ada staf khusus, akan tetapi tindakan maupun pernyataan pimpinan masih seperti saat ini, tidak ada gunanya juga," kata Kurnia.

Oleh karena itu, Kurnia menegaskan, ICW mendesak agar Dewan Pengawas KPK segera bertindak dengan memanggil Komjen Firli Bahuri cs untuk memberikan klarifikasi atas keluarnya Peraturan Komisi tersebut.

"Yang benar-benar melenceng jauh dari penguatan KPK," ujar Kurnia.

 

2 dari 4 halaman

Pembelaan KPK

KPK Tunjukkan Tersangka Kasus Suap Saat Konferensi Pers
Perbesar
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kiri) dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB dan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Ramlan Suryadi dalam konferensi pers penetapan tersangka di Gedung KPK Jakarta, Senin (27/4/2020). (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Dikritik berbagai pihak, KPK tak tinggal diam. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengadakan jumpa pers pada Kamis, 19 November 2020 malam. Dalam konfernsi pers, Alex menyebut, pembentukan staf khusus buntut dari revisi UU KPK.

"Adanya staff khusus ini adalah menggantikan fungsi penasihat, yang aturannya telah dicabut oleh UU 19/2019," ujar Alex dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Menurut Alex, staf khusus akan menggantikan posisi penasihat KPK. Alex memastikan, sama seperti penasihat KPK, staf khusus tidak melekat pada perorangan pimpinan lembaga antirasuah.

"Staf khusus sebagaimana penasihat KPK sebelumnya tidak melekat kepada komisioner secara perorangan," kata dia.

Alex mengatakan, staf khusus paling banyak terdiri dari lima orang untuk memenuhi kebutuhan lima bidang strategis, yaitu bidang teknologi informasi, sumber daya alam dan lingkungan, hukum korporasi dan kejahatan transnasional, manajemen dan sumber daya manusia, serta ekonomi dan bisnis.

Menurut Alex, pembuatan Perkom ini merupakan amanat dari PP 41 tahun 2020 sebagai aturan turunan dari UU 19/2019. Alex menyatakan proses penyusunan Perkom ini dilakukan sejak Maret 2020 dan dibahas terbuka di internal KPK sejak Juli 2020.

"Perkom ini menjadi prasyarat sebelum adanya peraturan alih status pegawai KPK menjadi ASN, sehingga proses berikutnya tidak dapat dilakukan jika Perkom ini belum diterbitkan," kata Alex.

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengklaim, penambahan struktur baru di KPK dilakukan untuk memperbaiki kinerja pemberantasan korupsi.

"Penataan ulang organisasi perlu kami lakukan merespon amanat UU, dan menjadi ikhtiar kami untuk terus memperbaiki kinerja kami ke depan," ujar Ali dalam keterangannya, Minggu (22/11/2020).

Ali mengatakan, dalam Perkom 7/2020, KPK hanya menambah total 7 posisi jabatan baru. Terdiri dari 6 pejabat struktural, yaitu 1 pejabat eselon 1 dan 5 pejabat setara eselon 3, serta 1 pejabat non-struktural yaitu staf khusus.

"Penambahan tersebut setelah memperhitungkan jumlah penambahan jabatan baru, jabatan lama yang dihapus, dan penggantian nama/nomenklatur jabatan, baik pada kedeputian maupun kesekjenan," kata Ali.

Di tingkat eselon 1 terdapat penambahan 2 nama jabatan namun ada penghapusan 1 jabatan lama yaitu deputi PIPM. Di tingkat eselon 2 terdapat penambahan 11 jabatan baru, namun juga penghapusan 11 jabatan lama.

Sedangkan di tingkat eselon 3 terdapat penambahan 8 nama jabatan baru dan penghapusan 3 jabatan lama. Penambahan 2 nama jabatan baru pada eselon 1 yaitu Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi dan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat adalah dalam rangka merespon amanat Pasal 6 huruf b dan d terkait pelaksanaan tugas Koordinasi dan Supervisi dan Pasal 7 ayat (1) huruf c, d dan e UU KPK.

"Sedangkan, terkait staf khusus perlu kami tegaskan kembali, bahwa yang dimaksud adalah bukan staf ahli," kata Ali.

Sehingga, menurut Ali, rumpun jabatan staf khusus termasuk dalam kategori non-struktural. Dalam perkom disebutkan staf khusus paling banyak 5 orang dengan fungsi menggantikan jabatan penasihat KPK yang menetapkan maksimal berjumlah 4 orang dan telah dihapus dalam UU No 19/2020.

"KPK memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi KPK tetap mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme," kata Ali.

 

3 dari 4 halaman

Jabatan Baru di KPK

Gedung KPK Rutin Disemprot Disinfektan
Perbesar
Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/9/2020). Penyemprotan dilakukan secara rutin untuk mengantisipasi serta menekan penyebaran virus COVID-19 menyusul temuan sedikitnya 21 kantor kementerian/lembaga yang menjadi klaster baru. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Berikut ini rincian nama-nama baru jabatan di KPK sesuai Perkom 7/2020.

1. Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat

2. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi

3. Direktorat Jejaring Pendidikan

4. Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi

5. Direktorat Inisiasi dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat

6. Direktorat Antikorupsi Badan Usaha dan Akreditasi

7. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 - 5 (5 jabatan)

8. Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi

9. Inspektorat

10. Direktorat Manajemen Informasi

11. Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi

12. Bidang Perencanaan Strategis

13. Bidang Organisasi dan Tatalaksana

14. Bidang Pengelolaan Kinerja dan Risiko

15. Bagian Pemberitaan

16. Bagian Diseminasi dan Publikasi

17. Sekretariat Inspektorat

18. Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi

19. Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat

20. Staf khusus

Sementara itu, terdapat 16 nama jabatan lama yang dihapus

1. Penasihat

2. Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat/PIPM

3. Koordinator Wilayah (ada 9 jabatan korwil)

4. Direktorat Pengawas Internal

5. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

6. Bagian Renstra Ortala

7. Bagian Pemberitaan dan Publikasi

8. Sekretariat PIPM

 

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓