Ombusman Sebut Penurunan Baliho Rizieq Shihab oleh TNI Berpotensi Maladministrasi

Liputan6.com, Jakarta Ketua Ombudsman perwakilan DKI Jakarta, Teguh P Nugroho menilai, bahwa penurunan baliho bergambar Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab oleh anggota TNI berpotensi maladministrasi. Pasalnya, urusan iklan luar ruang merupakan kewenangan Satpol PP.

"Ya jelas, terkait dengan baliho, spanduk, atau iklan luar ruang itu kan diatur oleh Peraturan Daerah. Nah penyidik untuk pelanggaran di daerah itu kan Satpol PP. Maka memang ada potensi maladministrasi yang dilakukan oleh TNI ketika melakukan penurunan baliho atau iklan ruang luar lainnya," kata Teguh saat dihubungi Liputan6.com, Sabtu (21/11/2020).

Menurut Teguh, urusan penertiban baliho sebaiknya diserahkan kepada Satpol PP. Sesuai aturannya, Satpol PP berwenang memberikan surat peringatan 1, 2, dan 3 terhadap pemasang iklan luar ruang yang melanggar aturan.

"Kalau yang membuat baliho membandel, tidak mau mencabut, Kepala Satpol PP tinggal menyampaikan ke Gubernur bahwa ada pihak-pihak tertentu yang tidak mau menyabut baliho, kami kesulitan menangani itu, nanti di rapat Forkopimda itu gubernur meminta bantuan kepada polisi," dia menjelaskan.

Dia mengingatkan agar TNI dan Polri memaksimalkan fungsi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait penanganan urusan daerah. Menurut dia, koordinasi antarpimpinan sangat penting agar tidak ada yang merasa memiliki kewenangan lebih.

"Kita lihat apakah ada permintaan dari Satpol PP terkait pengamanan baliho ini kepada aparat penegak hukum. Dalam hal ini kan untuk perbantuan bukan dari Pangdam dulu sebenarnya, karena untuk pengamanan di wilayah kota itu kan kewenangan polisi. Jadi yang diperbantukan pertama itu kepolisian. Kalau yang masang masih membandel kan bisa dikenakan pasal melawan petugas," kata Teguh menandaskan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: