Melalui JFSS-5, Kadin Bersinergi Perkuat Ketahanan Pangan Pasca-Pandemi Covid-19

Suasana Pameran Jakarta Food Security Summit 2015 — Beragam hasil petani Indonesia dipamerkan pada Jakarta Food Security Summit 2015 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (12/2/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan menggelar Jakarta Food Security Summit (JFSS) kelima pada 18-19 November 2020. Berbeda dengan pelaksanaan empat JFSS sebelumnya, JFSS-5 pada tahun ini berlangsung di tengah pandemi Covid-19 sehingga akan digelar secara virtual.

Ketua Pelaksana JFSS-5 Juan Permata Adoe mengatakan, JFSS bertujuan menggerakkan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Tema dalam JFSS-5 ini adalah "Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Mendukung Ketahanan Pangan & Gizi, Serta Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak, Nelayan & Industri Pengolahan".

Pertimbangannya, selain berdampak bagi kesehatan manusia, pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian negara-negara di dunia dan memicu resesi ekonomi dunia, tak terkecuali Indonesia.

"Dampak paling nyata dari resesi ekonomi adalah meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan," kata Juan.

Dia menjelaskan, sektor pangan dapat menjadi bagian dari upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional. Sektor ini tidak terdampak besar karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang tak tergantikan, meskipun ekonomi sedang krisis.

Bahkan, dalam situasi sekarang, posisi sektor pangan semakin strategis, di mana kebutuhan pangan yang tidak tercukupi dapat memicu krisis pangan, yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan politik.

"Terlebih lagi, Badan Pangan Dunia (FAO) sudah memperingatkan kemungkinan terjadinya krisis pangan dunia akibat Covid-19," ujar Juan.

Sementara Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis, Pangan, dan Kehutanan Franky Oesman Widjaja mengatakan, pertumbuhan sektor pertanian tetap tinggi pada saat sektor lain justru sedang menurun.

Oleh karenanya, kebijakan dan kemitraan yang berpihak kepada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan yang mampu mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, perlu terus didorong.

"Masalah-masalah utama sektor pertanian perlu menjadi perhatian serius, seperti ketersediaan lahan, benih unggul, pupuk, pembiayaan, pemasaran, irigasi, sarana penyimpanan hasil pertanian dan sarana-prasarana lainnya, serta kelembagaan. Demkian pula kendala lainnya seperti kebijakan menyangkut bibit dan bahan baku peternakan dan penggemukan sapi," katanya.

Menurut Franky kendala tersebut dapat diatasi dengan mengembangkan pola kemitraan yang dilandasi prinsip saling menguntungkan antara pemerintah, pengusaha, perbankan, petani melalui koperasi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam sebuah rantai pasok terintegrasi.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

2 dari 2 halaman

Akan Dibuka Jokowi

Presiden Joko Widodo Buka Jakarta Food Security Summit 2015 — Presiden Joko Widodo bersalaman dengan pelaku usaha di Jakarta Jakarta Food Security Summit, Kamis (12/2/2015). Acara ini ditujukan untuk mewujudkan karya dan komitmen para pelaku usaha dalam skala nasional dan internasional. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Kadin sendiri menggagas model kerja sama Inclusive Closed Loop guna membangun ekosistem berusaha. Model kemitraan ini, kata Franky, merupakan skema dari hulu-hilir sehingga keberlanjutan produksi tetap terjaga dan petani semakin sejahtera.

Sistem inclusive closed loop menaungi empat unsur utama, yaitu (1) Akses untuk membeli bibit dan pupuk, (2) Pendampingan kepada petani untuk menerapkan good practice agriculture, (3) Kemudahan akses kredit dari lembaga keuangan, (4) Jaminan pembelian produk pertanian oleh perusahaan pembina (off taker).

Skema ini sudah berhasil diterapkan terhadap komoditas kelapa sawit dan mulai direplikasi oleh komoditas lainnya seperti komoditas cabai di Garut, Jawa Barat.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto menilai kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja bisa menciptakan sistem birokrasi perizinan yang jauh lebih sederhana, termasuk di sektor kelautan dan perikanan nasional.

Dia mengatakan, untuk memulai dan melanjutkan usaha di sektor kelautan dan perikanan, pelaku usaha nasional mengharapkan empat hal dari pemerintah, yakni perizinan yang sederhana, ketentuan perpajakan yang jelas, kepastian usaha, dan kepastian hukum.

JFSS-5 akan membahas sejumlah langkah, strategi dan solusi agar sektor pertanian, peternakan dan perikanan bisa menjadi tumpuan perekonomian nasional. Presiden Joko Widodo akan membuka kegiatan yang melibatkan pula empat belas Menteri Kabinet Indonesia Maju selaku pembicara.

Selama dua hari, ada empat tema besar yang akan dibahas, yaitu:

(1) Momentum untuk Mendukung Petani, Peternak, dan Nelayan;

(2) Memaksimalkan Potensi Pasar Domestik;

(3) Strategi Ekspor Indonesia di masa Pandemi dan pasca Pandemi, dan

(4) Menyusun Strategi Baru Pasca Pandemi.

Kadin
Organisasi
Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia adalah organisasi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian.
Lihat Selengkapnya
Kadin
JFSS-5