Polda NTT Diduga Sewenang-wenang Lakukan Kriminalisasi Warga

Terkait perkara tersebut yang telah diambil alih penanganannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nico mengaku bersyukur dan mengapresiasi lembaga antirasuah. Pihaknya meyakini KPK akan profesional dalam menangani perkara.

"Kami bersyukur dan mengapresiasi KPK yang melakukan supervisi terhadap perkara tersebut, karena kami berkeyakinan KPK akan profesional dalam menangani perkaranya, tidak akan sembarangan lagi seperti Polda NTT," kata Nico.

Ia kembali menegaskan, perkara Tipikor yang paling utama adalah adanya dugaan kerugian negara berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"BPK merupakan lembaga negara yang diamanatkan konstitusi untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan institusi negara. Termasuk menghitung kerugian negara akibat yang ditimbulkan dari sebuah tindak pidana korupsi," terang Nico.

"Tidak seperti Polda NTT yang berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT," sambung Nico didampingi Robertus Salu, Leo Cahya Trisaputra, Egiardus Bana, dan Dandy Limardi.

Nico menegaskan, pihaknya akan terus berjuang agar kliennya yang sama sekali tidak bersalah mendapatkan keadilan. Melalui perkara ini juga sebagai pesan agar pihak kepolisian, khususnya Polda NTT senantiasa mengedepankan sikap profesional dalam menangani perkara.

"Hak asasi klien kami telah dilanggar oleh Polda NTT, selain memohon perlindungan hukum terhadap Kapolri, kami juga akan memohon kepada Komnas HAM. Kami sangat sepakat bahwa hukum itu harus ditegakkan, namun dalam menegakkan hukum tentunya harus mematuhi semua prosedur hukum, bukan dengan cara yang melawan hukum, terlebih HAM. Semoga melalui perkara ini menjadi pembelajaran bersama," tegas Nico.

Pada kesempatan yang sama, Baharuddin Tony juga mengaku perkara yang menjeratnya banyak sekali kejanggalan. Ia harus mendekam di balik jeruji besi selama 120 hari dengan tuduhan dugaan korupsi pengadaan bibit bawang di Kabupaten Malaka pada tahun 2018.

"Jika buka-bukaan banyak yang saya alami, mulai ditakut-takuti sampai harus keluar uang, bisa dibilang saya jadi "mesin ATM" para oknum di Polda NTT," bebernya.

Ia menyatakan semua proses pengadaan bibit bawah merah Kabupaten Malaka pada tahun 2018 telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

"Saya beli bibit bawang di Brebes, Jawa Tengah, kualitas baik, sesuai spek, intinya semuanya tidak ada masalah. Bibit bawang sebanyak 180 ton bibit unggul dan sudah panen sekitar 2.000 ton lebih," ucap dia.

"Proyek pengadaan bibit bawang ini bukan hanya tahun 2018, tahun 2017 dan 2019 juga ada, anggarannya sama, tapi kenapa yang dipermasalahkan hanya tahun 2018?, saya mohon keadilan," jelas Tony.

Hingga berita ini ditayangkan Kapolda NTT Irjen Pol Setyo Budiyanto, belum dapat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, saat konferensi pers di Polda NTT, pada Kamis 8 September 2022 lalu, menyatakan, setelah dilakukan supervisi, pihaknya menemukan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit bawang merah Malaka tidak efektif.