Sukses

Fadli Zon Dukung Jawa Barat Berubah Nama Jadi Sunda

Menurut dia, nama Sunda memiliki nilai sejarah yang cukup kuat di Indonesia, sehingga penggunaan nama Provinsi Sunda bisa memperkuat identitas bangsa dan kebhinekaan.

Liputan6.com, Jakarta - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mendukung perubahan nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Provinsi Sunda, karena dapat memperkuat aspek kebhinekaan masyarakat Tanah Air. 

Menurut dia, nama Sunda memiliki nilai sejarah yang cukup kuat di Indonesia, sehingga penggunaan nama Provinsi Sunda bisa memperkuat identitas bangsa dan kebhinekaan. 

"Saya juga mengusulkan Provinsi Sumatera Barat menjadi Minangkabau. Kenapa tidak, Jabar menjadi Sunda, karena menurut saya ini mayoritas adalah masyarakat etnis Sunda, karena keistimewaan di masa lalu juga," kata Fadli Zon di Bandung seperti dikutip Antara, Selasa (10/11/2020).

Dia juga tidak menampik usulan perubahan nama itu juga berpotensi mendapat pro dan kontra di tengah masyarakat. Maka dari itu, ia mengatakan perlu adanya musyawarah yang dilakukan oleh berbagai tokoh di Jawa Barat. 

"Itu yang perlu dimusyawarahkan dengan masyarakat Betawi, kan tidak ada masalah membicarakan itu, dengan Cirebon juga, karena itu yang perlu dimusyawarahkan, sebuah usulan itu wajar," kata Fadli Zon. 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Hal Biasa

Menurut dia, nama adat atau suku bangsa yang dijadikan nama administratif suatu daerah merupakan hal yang biasa. Contohnya, kata dia, di Inggris ada Wales dan Skotlandia yang masuk ke dalam Britania Raya.

"Di kita kan ada Aceh, Papua, Bali, Lampung, Gorontalo, jadi menurut saya tidak ada masalah, malah memperkuat. Di era globalisasi ini identitas kecil ini sangat penting, kembali ke jati dirinya," kata dia. 

Selain itu, menurut dia, tidak menutup kemungkinan Provinsi Jawa Barat ini mengalami pemekaran. Karena, kata dia, jumlah penduduk dengan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat. Berbeda, katanya, dengan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang keseimbangan antara populasi dengan anggarannya yang cukup seimbang. 

"Itu sudah kewajiban dimekarkan, seperti Bogor, ada tuntutan Bogor barat dan Bogor timur, jumlah penduduk Bogor saja sudah enam juta," kata politisi Partai Gerindra itu.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.