Anies: Perusahaan di DKI yang Tidak Terdampak Covid-19 Wajib Seusaikan Upah dengan UMP pada 2021

Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya telah memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021 Jakarta menjadi Rp 4.4 juta.

Dia menyebut kenaikan UMP tersebut ada sejumlah sektor usaha yang masih tumbuh di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

6 Cerita Netizen Tentang Momen Paling Diingat Saat Corona, Empat Tahun Berlalu
OJK Setop Kebijakan Restrukturisasi COVID-19 di Sektor PVML Mulai Hari Ini 17 April 2024
Kupas Detail Penanganan Covid-19, Mantan Kapolres Malang Kombes Yade Setiawan Ujung Lulus Doktor di Unpad

"Pandemi ini juga membuat beberapa sektor juga tumbuh lebih pesat lebih cepat. Jadi efek dari pandemi tidak seragam, ada yang penurunannya lebih cepat ada yang stabil dan berkembang lebih cepat," kata Anies di Gedung DPRD, DKI Jakarta, Senin (2/11/2020).

Salah satu usaha yang berkembang saat pandemi yakni produsen masker. Karena hal itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan penerapan UMP dapat dilakukan kepada sektor usaha yang tidak terdampak Covid-19.

"Intinya bagi kegiatan usaha yang mengalami penurunan terdampak pandmei Covid-19 secara ekonomi UMP nya tetap. Bagi usaha yang tidak terdampak dia harus mengikuti UMP (yang telah ditetapkan)," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah tidak menaikkan upah minimum provinsi tahun 2021. Besaran UMP 2021 disamakan dengan tahun 2020.

2 dari 2 halaman

Program Kartu Pekerja Jakarta

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya juga telah membuat sejumlah alternatif lain untuk peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh di Ibu Kota. Salah satu hasilnya adalah program Kartu Pekerja Jakarta.

"Kartu Pekerja Jakarta merupakan program kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh dengan meringankan beban biaya transportasi, pangan, dan pendidikan bagi anak pekerja atau buruh," kata Anies, Sabtu (31/10/2020).

Sebelumnya, Serikat buruh menyerukan penolakan terhadap Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 atau UMP 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

"Serikat buruh menolak SE Menaker berkenaan dengan yang menyatakan bahwa upah minimum, baik UMP/UMK/UMSP/UMSK tahun 2021 sama dengan tahun 2020," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal dalam video konferensi, Jumat (30/10/2020).

COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
UMP 2021
virus corona