Sukses

Megawati: PDIP Siap Bantu BMKG Sebar Informasi soal Bencana 

BMKG, kata Megawati, bisa memberikan data wilayah rawan bencana agar pihaknya bisa membantu pemerintah dalam menyosialisasikan informasi potensi bencana.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan, partainya siap membantu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebarkan informasi soal potensi bencana di Tanah Air. 

BMKG, kata Megawati, bisa memberikan data wilayah rawan bencana agar pihaknya bisa membantu pemerintah dalam menyosialisasikan informasi potensi bencana, hingga memberikan bantuan penanganan pasca bencana. 

"Untuk praktisnya, dengan PDI Perjuangan, daerah-daerah yang bisa sampai pada tingkat RT di sebuah daerah, tolong diberi tahu, kami akan sebarkan dengan spesisfikasinya, apa yang mungkin terjadi. Hal-hal kemungkinan akan terjadi sampai 2021, supaya kami menginstruksikan nantinya," kata Megawati dalam Rapat Koordinasi Bidang Nasional Kebudayaan seperti dilansir Antara, Jakarta, Sabtu (31/10/2020). 

Hadir dalam acara itu Kepala BMKG Dwikorita Karnawati yang menjadi pembicara mengenai potensi bencana alam di Indonesia, Sekjen Hasto Kristiyanto, Wasekjen Sadarestuwati dan Utut Adianto, serta Ketua DPP PDIP seperti Tri Rismaharini, Sri Rahayu, Djarot Saiful Hidayat, dan Ahmad Basarah. 

Partai berlambang banteng moncong putih itu juga siap membantu penanganan pasca bencana karena PDIP memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) yang sudah terbukti berkali-kali berkolaborasi dengan unsur Pemerintahan dalam membantu rakyat. 

"Kami sendiri masih perlu banyak pembelajaran soal tata ruang,kepala daerah yang sangat minim memperhatikan masalah ini," kata Megawati.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Waspada Bencana

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan, ada sejumlah daerah yang berpotensi banjir dari November 2020 hingga Januari 2021 akibat meningkatnya curah hujan yang dipicu puncak iklim global La Nina. 

Dwikorita menjelaskan, musim hujan tahun 2020/2021 diwarnai oleh fenomena iklim global La Nina yang terjadi sejak awal Oktober 2020 dan diperkirakan berlangsung hingga April 2021 dengan intensitas La Nina Lemah hingga Moderat. 

La Nina dapat meningkatkan akumulasi curah hujan bulanan dan musiman di Indonesia. Berdasarkan catatan historis data hujan Indonesia, pengaruh La Nina tidak seragam tergantung pada bulan, daerah dan intensitas La Nina. Namun, sebagian wilayah di Indonesia tengah dan timur diprakirakan mendapatkan curah hujan di atas normal selama musim hujan 2020/2021. 

Menurut Dwikorita, perlu diantisipasi dampak La Nina berupa bencana hidrometeorologi banjir, banjir bandang, longsor angin kencang, dan puting beliung yang berpotensi mengancam sektor pertanian, perhubungan (transportasi), Infrastruktur, Kesehatan, dan keselamatan masyarakat. 

"Sebagai langkah mitigasi perlu dilakukan optimalisasi tata kelola air secara terintegrasi dari hulu hingga hilir; danau embung sungai dan kanal untuk antisipasi debit air berlebih," kata Dwikorita.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Dr.(H.C.) Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia ke 5 periode  23 Juli 2001 — 20 Oktober 2004.
    Dr.(H.C.) Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia ke 5 periode 23 Juli 2001 — 20 Oktober 2004.

    Megawati

  • Dr.(H.C.) Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia ke 5 periode  23 Juli 2001 — 20 Oktober 2004.
    Dr.(H.C.) Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia ke 5 periode 23 Juli 2001 — 20 Oktober 2004.

    Megawati Soekarnoputri

  • BMKG adalah singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang berstatus Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPN).

    BMKG