Darurat Karhutla di Riau Berakhir, BNPB Tarik 4 Helikopter Bantuan

Karhutla Jambi — Hampir tiga bulan tiga unit helikopter BNPB beroperasi memadamkan kebakaran di Jambi. (Dok: BPBD Jambi/Liputan6.com/B Santoso)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Riau telah mengakhiri status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan sampai 31 Oktober 2020, sehingga empat helikopter bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk water bombing akan ditarik kembali.

"Karena 31 Oktober status siaga darurat Karhutla Riau selesai. InsyaAllah nanti tanggal 1 November 2020 semua helikopter kembali ke negaranya masing-masing," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Edwar Sanger melalui penyataannya di Pekanbaru, Jumat (30/10/2020).

Helikopter ditarik kembali ke negaranya masing-masing karena itu bukan milik pemerintah Indonesia. BNPB akan memerintahkan agar empat helikopter itu kembali ke negaranya masing-masing.

Saat ini ada empat helikopter untuk membantu pemadaman Karhutla di Riau antara lain Kamov, Skor Sky, Black Hawk dari Rusia, Australia, Amerika Serikat.

Untuk itu, Edwar menyampaikan ucapan terima kasih kepada BNPB yang telah memberi perhatian kepada Riau dalam penanganan Karhutla.

"Dan ini sebagai tonggak juga bagi kita dalam mengantisipasi tahun 2021. Mudah-mudahan Riau tetap terjaga dari kasus Karhutla, sehingga Riau bebas asap," tuturnya seperti dikutip Antara.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Polda Riau menetapkan 27 orang dan 1 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan.

2 dari 2 halaman

Karhutla Turun Drastis

Menurut data BPBD Riau, luas area hutan dan lahan yang terbakar di wilayah Provinsi Riau tahun ini mencapai 1.587 hektare. Jumlah ini turun hingga 90 persen dibandingkan dengan luas hutan dan lahan yang terbakar pada 2019.

Pada tahun 2019, kebakaran hutan dan lahan meliputi area seluas 9.706 hektare di Provinsi Riau. Saat itu, Riau dalam status tanggap darurat asap karena selain menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya juga menerima kiriman asap dari Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi.