Pengelolaan Keuangan Akuntabel, Pemkot Malang Raih WTP 9 Kali Berturut Turut

Liputan6.com, Surabaya Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019. Kali ini merupakan WTP kali ke-9 yang diraih secara berturut-turut setiap tahun.

"Ini buah sinergitas gerak antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang, ditopang kerja guyub bersama segenap elemen pembangunan di Kota Malang," kata Sutiaji, Wali Kota Malang usai menerima piagam dan plakat penghargaan opini WTP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Penghargaan diserahkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sebagai perwakilan Pemerintah Pusat. Prosesi penyerahan bersamaan Rapat Koordinasi (Rakor) Ketertiban dan Keamanan Provinsi Jawa Timur di Grand City Surabaya, Senin (19/10).

Lebih lanjut, Walikota Sutiaji menekankan tertib dan ketepatan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Selain juga, harus dikuatkan dengan impact dan benefit dari setiap progran kegiatan yang dieksekusi masing-masing perangkat daerah.

"Akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah saya minta untuk terus dikuatkan. Lebih-lebih pada fase emergency dan urgensitas (masa pandemi covid) seperti saat ini," tegasnya mengutip penggalan Gubernur Khofifah.

2 dari 2 halaman

Rakor Ketertiban dan Keamanan

Sementara itu, Rakor Ketertiban dan Keamanan Jawa Timur dimoderatori Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Hadir sebagai narasumber Kapolda Jatim, Ketua KPU Jatim, Kejati Jatim, Ketua DPRD Jatim, Kasdam V/ Brawijaya dan Pangkomartim. Rakor digelar dalam rangka mewujudkan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Jawa Timur yang Tertib, Aman dan Lancar di Tengah Pandemi Covid-19.

Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Fadil Imran dalam pesannya menitikberatkan protokol kesehatan dalam pengamanan Pilkada 2020.

"Pengamanan Pilkada di Jawa Timur, harus mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi protokol kesehatan. Karena, saat ini masih massa Pandemi Covid-19," ujarnya.

Kapolda juga menyinggung terkait demo aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law yang akan kembali digelar besok. Ia meminta akan aksi berlangsung tanpa anarkisme.

"Kalau masih mau demo tertib akan kita layani. Kalau anarkis pasti akan kita tindak, dan kali ini tidak ada penangguhan," tegas Kapolda.

(*)