HEADLINE: Mobil Dinas Mewah Pimpinan Terealisasi, Marwah KPK Terancam Luntur?

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampik dugaan bahwa rencana pengadaan mobil dinas untuk Pimpinan KPK dan pejabat lainnya tanpa tujuan yang jelas. Sebab, pengadaan mobil dinas menurut KPK adalah kebutuhan organisasi serta alasan keamanan.

"Pertimbangannya melihat perkembangan situasi agar lebih melindungi pegawai dari segi keamanan, untuk pimpinan juga. Itu kan perlu diperhatikan, ketimbang menggunakan kendaraan pribadi. Jadi itu pertimbangannya," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada Liputan6.com, Jumat (16/10/2020).

Dia mengakui, di periode KPK sebelumya memang belum ada pengadaan mobil dinas, karena ini semata-mata melihat dinamika yang berkembang di lapangan, khususnya aspek keamanan dan keselamatan.

"Memang selama ini KPK tidak ada mobil dinas jabatan. Yang ada kan mereka pimpinan, pejabat struktural, dan pegawai, datang ke kantor dengan kendaraan pribadi. Baru ketika ada undangan atau kegiatan sekitar Jabodetabek misalnya, menggunakan kendaraan operasional,"

Kendaraan operasional yang ada di kantor, lanjut dia, merupakan kendaraan milik pihak ketiga atau disediakan vendor yang biasa untuk operasional pegawai, termasuk pimpinan. Sementara, kementerian atau lembaga lain memiliki mobil dinas jabatan. Hal inilah yang menurutnya memunculkan usulan agar KPK juga mendapatkan hal yang sama.

"Sehingga kemudian diusulkan anggaran ke DPR terkait penambahan anggaran di bulan Oktober ini yang dimanfaatkan untuk pengadaan mobil dinas jabatan," jelas Ali.

Nantinya, dia melanjutkan, mobil dinas akan diperuntukkan bagi pimpinan KPK, pejabat struktural, pejabat eselon satu dan dua, serta untuk pegawai. Khusus untuk pegawai KPK, mobil ini dalam bentuk mobil jemputan atau bus pegawai.

"Memang itu sudah disetujui Komisi III DPR, tapi secara teknis di internal KPK itu masih dalam pembahasan, yang dilakukan dengan pihak Dirjen Keuangan dan juga Bappenas. Tapi yang beredar saat ini di media itu adalah data yang saat mengusulkan ke DPR," beber Ali.

Dia menambahkan, saat ini kerangka acuannya (anggaran) tidak sebesar itu. Acuannya adalah Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru untuk tahun 2020, terkait standar biaya kendaraan, berapa untuk eselon 1 dan eselon 2. Itu yang menjadi batasan dan acuan, karena ada batasan anggaran, untuk pimpinan KPK itu setingkat apa di kementerian misalnya, dan seterusnya.

"Tapi, sekali lagi, itu masih dalam tahap pembahasan yang kemudian kalau disetujui baru dilaksanakan pengadaan di 2021 akhir, satu tahun yang akan datang, bukan saat ini juga, itu masih lama. Maka saya katakan itu anggaran di 2021," tegas Ali.

Dia juga mengaku telah mendengar penolakan dari Dewas KPK terhadap rencana pengadaan mobil dinas ini. Menurutnya hal itu wajar saja, apalagi rencana itu masih dalam tahap pembahasan.

"Dewas saya dengar menolak dan ini bagian dari dinamika di dalam yang dibahas lebih lanjut, apakah ini akan tetap diadakankah atau tidak. Karena masih dalam tahap pembahasan," ujar Ali.

Jika nantinya pengadaan mobil dinas ini terealisasi, lanjut dia, ke depannya akan dikaji sistem penggajian yang ada karena selama ini diberikan tunjangan transportasi. Apakah akan tetap diberikan atau tidak setelah ada mobil dinas, ketentuan itu harus disinkronisasi.

"Kalau ada mobil dinas jabatan, tentu tidak ada lagi tunjangan transportasi. Dan antara tunjangan atau mobil dinas, nanti dipertimbangkan lebih hemat mana, jadi ini belum final. Yang jelas, tentu tidak mungkin dobel, ini kan subtitusi," Ali menandaskan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni membenarkan bahwa pihaknya sudah menyetujui anggaran yang dimintakan KPK terkait pengadaan mobil dinas.

"Perencanaan yang dibuat oleh internal KPK soal anggaran sudah ada saya rasa, jadi tinggal dilanjutkan," ujar Sahroni kepada Liputan6.com, Jumat (16/10/2020).

Bagi dia, tak ada yang aneh dengan pengadaan mobil dinas untuk pimpinan KPK. Alasannya, selama ini pimpinan lembaga negara lain memiliki fasilitas mobil dinas dan rumah dinas, hanya pimpinan KPK sebelumnya yang tidak.

"Periode sebelumnya saya rasa tidak ada anggaran, jadi tidak dilakukan pengadaan," sebut Sahroni.

Selain itu, dia juga tak merasa pengadaan mobil dinas tidak bertentangan dengan prinsip hidup sederhana yang harus diperlihatkan pimpinan KPK.

"Sama saja kok dengan pimpinan lembaga negara lain yang memiliki fasilitas, jadi KPK juga sama. Kalau misalnya ada yang tidak mau menggunakan mobil dinas, anggaran bisa digunakan untuk Keperluan lain yang mendukung kegiatan KPK," Sahroni memungkasi.

Untuk agenda-agenda tertentu, kegiatan Presiden biasanya mengumpulkan banyak menteri dan pejabat tinggi negara lainnya. Misalnya ketika ada agenda rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, dipastikan seluruh menteri akan hadir tanpa kecuali. Atau ketika ada agenda pencanangan sebuah program di Istana Negara, tak hanya menteri, pimpinan lembaga tinggi negara lainnya juga akan hadir.

Saat itu pula, pelataran parkir yang berada di belakang Istana Negara atau di samping Jalan Veteran, akan penuh dengan mobil para pejabat. Mobil-mobil bagus yang didominasi sedan itu akan berjejer rapi. Umumnya mobil-mobil dengan nomor polisi satu dan dua digit itu adalah Toyota Crown Royal Saloon. Mobil ini memang kendaraan dinas para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, setelah mobil dinas menteri KIB I yaitu Toyota Camry tak lagi digunakan.

Jadi bisa dibayangkan ramainya pelataran parkir Istana oleh deretan mobil mewah siang itu, Senin 9 Desember 2013. Acaranya memang istimewa, yaitu peringatan Hari Antikorupsi Sedunia. Kebetulan, Liputan6.com ikut meliput agenda Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari itu.

Yang hadir lumayan lengkap, selain menteri ada juga pimpinan lembaga tinggi negara serta seluruh gubernur. Dengan beragamnya pejabat yang hadir, kendaraan yang parkir pun tak lagi didominasi oleh Toyota Crown Royal Saloon. Yang pasti, semuanya mobil mewah dan berwarna hitam.

Dari semuanya, ada satu mobil yang mencuri perhatian. Sebuah Toyota NAV1 (kerap disebut Toyota Noah) ikut menyempil di antara deretan sedan mewah itu. Perbedaan lainnya, mobil ini menggunakan pelat nomor kendaraan berwarna merah sebagai tanda kalau mobil ini milik negara.

Sama dengan mobil para menteri atau pejabat lainnya yang dibeli dengan uang negara, semuanya memang harus menggunakan pelat nomor berwarna merah. Tapi, hanya mobil yang satu ini berani tampil beda, memasang pelat nomor berwarna merah di antara lautan sedan berpelat nomor hitam.

Jujur saja, ini sedikit membuat penasaran tentang siapa pemilik mobil dengan nomor polisi B 1280 SQP tersebut. Pejabat mana sekarang ini yang mau terang-terangan menempelkan pelat nomor berwarna merah di mobil mereka, apalagi saat berada di Istana?

Umumnya, seorang pejabat akan merasa gengsi jika diketahui menggunakan mobil milik negara yang ditandai dengan pemasangan pelat merah. Apalagi selama meliput agenda di Istana, Liputan6.com belum pernah melihat mobil menteri atau pejabat tinggi yang datang ke Istana menggunakan pelat merah.

Selain sebagai satu-satunya mobil pejabat yang berpelat merah di Istana siang ini, Toyota Noah juga boleh dikatakan sebagai mobil yang harganya paling murah dibandingkan kendaraan pejabat lainnya.

NAV1 adalah mobil berjenis MPV 8 kursi dengan 2 pintu geser yang diproduksi oleh Toyota Motor Company dan hanya dijual di pasar Asia. Diluncurkan pertama kali tahun 2001, mobil ini diposisikan di bawah Toyota Alphard dan Estima.

Di Indonesia, mobil ini diluncurkan dengan 2 tipe, yaitu tipe G dan V yang masing-masing dihargai 378 dan 398 juta rupiah. Mobil ini diluncurkan untuk mengisi celah antara Alphard dan Kijang Innova.

Untuk menutupi rasa penasaran itu, usai acara di Istana Negara, Liputan6.com langsung menuju pelataran parkir sambil menunggu para pejabat keluar. Tak lama kemudian, satu per satu wajah yang umumnya sangat familiar itu bermunculan.

Kapolri Jenderal Sutarman langsung dikerubungi wartawan yang menanyakan soal namanya yang disebut-sebut dalam kasus Hambalang. Menteri Perhubungan EE Mangindaan ditanya seputar kecelakaan kereta yang menabrak mobil pembawa BBM.

Pelataran parkir makin ramai dengan kemunculan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi yang ditanya soal kampanye kondom gratis. Sedangkan Ketua PPATK Muhammad Yusuf ditanya soal dana siluman di rekening milik parpol menjelang pemilu.

Demikian pula dengan Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan yang juga Ketua Harian Partai Demokrat menanggapi perseteruan Ruhut Sitompul dan seorang pengamat politik di televisi swasta yang berujung dengan pelaporan ke kepolisian.

Menteri dan pejabat makin banyak keluar dari pintu Istana Negara. Sejumlah gubernur dan koleganya juga terlihat berkumpul dan janjian untuk makan siang bersama di luar. Tapi, tak ada di antara mereka itu yang menaiki Toyota Nav1.

Wartawan pun masih berkumpul karena ada sejumlah pejabat lainnya yang belum terlihat keluar, seperti Jaksa Agung Basrief Arief, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Ketua KPK Abraham Samad dan Ketua MK Hamdan Zoelva.

Tak lama kemudian terlihat Abraham Samad muncul di pelataran parkir. Wartawan lagi-lagi mengerubungi pria asal Makassar ini. Saat ditanya soal tidak hadirnya Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK, dia bersuara keras yang kemudian banyak dikutip oleh media massa nasional.

"Sebagai warning saya, yang bersangkutan Ibu Atut nanti dalam pemanggilan berikutnya harus memenuhi pannggilan, harus datang. Kalau yang bersangkutan tidak datang, KPK akan datang ke Banten menjemput," tegasnya.

Selesai memuaskan dahaga wartawan akan kalimat yang layak jual, Abraham berjalan terus ke pelataran parkir dan membuka pintu mobil Toyota Noah berpelat merah. Ternyata Ketua KPK yang menjadi 'pemilik sementara' mobil ini.

Rasa penasaran itu akhirnya terbayar sudah. Di Istana Presiden, Abraham telah membuat sebuah perbedaan di Hari Antikorupsi. Pesan moral dari kisah ini, tak perlu naik mobil mewah berpelat hitam untuk menampilkan kinerja terbaik.