Penjelasan Baleg DPR soal Pasal 79 RUU Cipta Kerja yang Dipersoalkan

Saat Reses, Baleg dPR bahas omnibus law — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas memimpin Rapat Kerja dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/7/2020). Panitia Kerja Rancangan Undang-undang (Panja RUU) Omnibus Law Cipta Kerja membahas daftar inventarisasi masalah (DIM). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pasal 79 terkait hak untuk libur dalam draf RUU Cipta Kerja yang beredar menjadi salah satu poin yang disorot publik. Terkait hal ini, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas angkat bicara.

Menurut dia, dalam naskah final RUU Cipta Kerja, pasal 79 tak ada penambahan baru, melainkan dikembalikan seusai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pasal 79, itu terkait dengan ayat 1, ayat 2, ayat 3, itu juga adalah hasil keputusan MK. Nah itu yang kita kembalikan semua," kata Supratman di kompleks Parlemen, Selasa (13/10/2020).

Dia menegaskan, proses penyuntingan naskah RUU Cipta Kerja tidak ada yang mengalami perubahan subtansi. Karena semuanya sudah digodok secara detail dan teliti.

"Kami membaca satu per satu terhadap materi muatan yang diputuskan dalam rapat paripurna, kemudian kami kembalikan kepada kesekjenan sesuai dengan draf yang terakhir disampaikan oleh Pak Azis (Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin)," jelas Supratman.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ribuan buruh di Garut Jawa Barat berdemo menentang disahkannya RUU Cipta Kerja. Mereka memblokade jalan menuju Bandung dan menutup akses masuk ke Pabrik. Mereka juga mengajak buruh yang mau masuk kerja berdemo.

2 dari 2 halaman

Bersumpah

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin bersumpah dna menjamin tidak ada pasal yang sengaja ditambahkan pasca RUU disahkan di parpurna 5 Oktober 2020 lalu.

Diketahui, naskah final RUU yang siap dikirim ke presiden sebanyak 812 halaman, berbeda dengan versi paripurna yakni 905 halaman, dan versi Senin 12 Oktober 1.035 halaman.

"Saya jamin sesuai sumpah jabatan saya dan rekan-rekan yang ada di sini. Tentu kami tidak berani dan tidak akan memasukkan selundupan pasal. Itu kami jamin dulu. Sumpah jabatan kami," kata Azis di kompleks parlemen Senayan, Selasa (13/10/2020).

Azis menyebut apabila ada yang berani memasukkan pasal atau ayat baru setelah paripurna hal itu adalah perbuatan pidana. "Itu merupakan tindak pidana apabila ada selundupan pasal," ujar dia.