5 Fakta Situs DPR Diretas Jadi Dewan Penghianat Rakyat

Oleh Devira Prastiwi pada 08 Okt 2020, 14:57 WIB
Diperbarui 08 Okt 2020, 14:58 WIB
Gedung DPR
Perbesar
Gedung DPR/MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Liputan6.com/Devira Prastiwi)

Liputan6.com, Jakarta - Situs resmi milik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR hingga Kamis (8/10/2020) pagi tadi, belum dapat diakses oleh publik.

Sementara, sempat beredar sejumlah video yang viral di media sosial menunjukkan laman situs DPR tersebut berganti tulisan menjadi "Dewan Penghianat Rakyat Republik Indonesia".

Kepolisian pun angkat bicara.

"Diselidiki," tutur Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (8/10/2020).

Selain itu, berdasarkan pantauan Liputan6.com, peretasan itu juga sempat ramai di media sosial Twitter.

Berikut fakta-fakta terkait situs DPR RI yang diduga diretas dihimpun Liputan6.com:

 

2 dari 7 halaman

Ditelusuri Polri

Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono
Perbesar
Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono. (foto: dokumentasi Humas Polri)

Situs DPR RI hingga pagi Kamis (8/10/2020) ini belum dapat diakses publik.

Sementara, sempat beredar sejumlah video yang viral di social media menunjukkan laman situs tersebut berganti tulisan menjadi "Dewan Penghianat Rakyat Republik Indonesia".

Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono menyampaikan, pihaknya akan menelusuri temuan tersebut.

"Diselidiki," tutur Argo saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (8/10/2020).

 

3 dari 7 halaman

Diduga Bentuk Kekecewaan

DPR Bersolek Jelang Sidang Tahunan dan Perayaan Kemerdekaan
Perbesar
Petugas membersihkan area depan Gedung MPR/DPR/DPD yang meliputi Kolam, Halaman, Lobi gedung Nusantara Jakarta, Rabu (29/7/2020). Menjelang bulan Agustus yang juga Perayaan Kemerdekaan RI, Parlemen bersolek menyambut sidang Tahunan yang diselenggarakan 14 Agustus 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Diduga, peretasan situs DPR tersebut merupakan buntut kekecewaan masyarakat atas pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

"Nanti setelah ada hasil lidik (diketahui motifnya)," kata Argo.

 

4 dari 7 halaman

Ramai di Sosial Media

Ilustrasi Twitter
Perbesar
Ilustrasi Twitter. (Liputan6/Pixabay)

Situs web DPR sempat mengalami aksi peretasan berupa deface. Lewat aksi tersebut, nama 'Dewan Perwakilan Rakyat' diubah menjadi 'Dewan Penghianat Rakyat'.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Kamis (8/10/2020), aksi tersebut sempat ramai di Twitter.

Sejumlah akun pun diketahui sempat mengunggahnya perubahan itu di media sosial tersebut. Salah satunya adalah akun @saintlaurs yang mengunggah video singkat mengenai perubahan tersebut.

"Udah pada tau belom website DPR dihack hahahahahh," tulisnya.

Adapun setelah dicek kembali, video tersebut berasal dari media sosial TikTok dan diunggah oleh akun bernama @donie.chandra. Setelah perubahan tersebut, situs DPR ternyata sempat down hingga siang tadi.

Akibatnya, sejumlah warganet sempat bertanya-tanya apakah memang situs web DPR sedang diretas.

"gue buka website dpr di google, safari, ama chrome error, di hack ya?" kicau salah satu akun bernama @chaerophile.

 

5 dari 7 halaman

Sudah Kembali Normal

Ribuan Buruh Geruduk Gedung DPR Tolak Omnibus Law
Perbesar
Ribuan buruh melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakrta, Selasa (25/8/2020). Aksi tersebut menolak draft omnibus law RUU Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah kepada DPR. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kendati demikian, untuk saat ini, situs web DPR www.dpr.go.id berangsur pulih dan mulai kembali dapat diakses.

Perubahan nama yang sebelumnya Dewan Penghianat Rakyat Republik Indonesia, juga sudah kembali normal menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

6 dari 7 halaman

Gandeng Telkom dan Mabes Polri Jaga Hacker

Hacker
Perbesar
Ilustrasi Hacker (iStockPhoto)

Sekjen DPR RI Indra Iskandar membantah akronim DPR sudah berubah menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Menurutnya, tulisan itu hanya editan belaka.

"Kalau tulisan (Dewan pengkhianat rakyat) itu semu editan. nggak ada. Itu cuma editan saja," kata Indra saat dikonfrimasi.

Meski demikian Indra mengakui situs DPR sempat di-hack sehingga lumpuh dan tidak dapat diakses.

"Upaya untuk menghack itu memang ada sejak Senin malam sampai siang ini, masih ada upaya itu. Dan masih berat di website DPR," kata dia.

Untuk mengatasi dari ancaman hacker, DPR telah berkoordinasi dengan Telkom dan Mabes Polri untuk menghalau peretasan.

"Sudah dimonitor juga baik dari Telkom maupun Kepolisian bareskrim. Memagari juga untuk upaya (menghindari hacker) menyerbu. Tapi memang masih agak berat sampai sekarang, tapi kami tetap memagari," jelas Indra.

7 dari 7 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓